Salafusshalih.com – Agustus belum genap separuh jalan, tetapi ruang publik sudah dipenuhi debar yang tidak biasa. Menjelang peringatan HUT ke-81 RI, muncul kabar-kabar yang membuat masyarakat bertanya: benarkah negeri ini sedang menuju chaos? Di medsos, kecemasan diproduksi bahkan melalui hal-hal yang sepele. Ada kabar bahwa masyarakat harus membayar untuk mengikuti upacara kemerdekaan di Istana, padahal pemerintah menyatakan akses undangan publik tidak dipungut biaya.
Ada juga video-video demonstrasi lama yang dihidupkan kembali, dipotong, lalu ditempeli narasi baru seolah-olah Jakarta sedang dikepung aksi massa. Pola penggunaan ulang video lama untuk membangun konteks politik baru bukan perkara baru. Jalahoaks, misalnya, telah menemukan video aksi demo lama yang diklaim sebagai aksi massa menuju DPR untuk membubarkan MBG, padahal rekaman tersebut berasal dari demonstrasi pengemudi ojek daring di Jember pada 2025 lalu.
Tak berhenti di sana. Momentum HUT ke-81 RI juga jadi ladang subur penipuan berkedok bantuan pemerintah: tautan pendaftaran bansos, BLT, hadiah, atau subsidi berlabel HUT RI disebarkan untuk menggiring orang memasukkan data pribadi. Modus semacam itu punya sejarah panjang dan berulang setiap menjelang momentum nasional. Pemerintah sendiri membantah berbagai klaim bansos HUT RI yang tidak pernah dikeluarkan lembaga resmi. Itu murni penipuan.
Bahkan narasi politik yang relatif serius ikut diseret ke dalam atmosfer kecemasan. Pembentukan ‘Kabinet Bayangan’ oleh sejumlah akademisi dan aktivis merupakan peristiwa nyata, tapi narasi yang mengubahnya jadi semacam komplotan pemicu kerusuhan adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Kabinet tersebut diperkenalkan sebagai platform pengawasan terhadap pemerintah dan penyusunan alternatif kebijakan, bukan pemerintahan tandingan yang hendak merebut kekuasaan.
Yang menarik, semua narasi tersebut bekerja dengan mekanisme serupa: mengambil sesuatu yang mungkin benar, kemudian memberinya konteks yang menyesatkan. Propaganda half-truth, istilahnya. Upacara kemerdekaan memang berlangsung dan akses publik memang diatur; demonstrasi memang terjadi di berbagai tempat; kritik terhadap rezim memang keras; dan Kabinet Bayangan memang benar adanya.
Persoalan muncul ketika serpihan-serpihan fakta tersebut dirangkai menjadi sebuah cerita, atau narasi, atau bahkan propaganda, bahwa Indonesia sedang kacau, rezim Prabowo akan segera jatuh, demonstrasi akan meledak karena masyarakat melarat atau mengalami krisis, dan Agustus akan menjadi bulan kehancuran. Di titik itulah informasi berhenti jadi sarana memahami kenyataan dan mulai berfungsi sebagai bahan bakar kecemasan. Fakta dipelintir, kekhawatiran diglorifikasi.
Itulah yang disebut radikalisme ketakutan: kebohongan yang diproduksi dari ketiadaan, upaya mendorong keresahan riil menuju titik ekstrem, dan mengglorifikasi ancaman chaos kepada masyarakat. Tentu, kritik terhadap pemerintah itu sah dan justru merupakan tanda bahwa demokrasi masih bernapas. Namun, kritik akan kehilangan daya emansipatorisnya ketika ditunggangi narasi yang sengaja mengubah kegelisahan jadi kepanikan. Pertanyaan publik digeser jadi keyakinan bahwa negara ini pasti akan runtuh. Itu sangat berbahaya.
Persoalannya bukan apakah masyarakat boleh marah, kecewa, atau turun ke jalan. Jelas boleh. Masalahnya, siapa yang dapat keuntungan ketika kemarahan dan ketakutan terus diperbesar dan setiap peristiwa dibaca sebagai pertanda chaos? Tak perlu satu kebohongan besar untuk menakut-nakuti jutaan orang. Cukup dengan mengulang potongan video lama, menyebarkan link palsu, dan menghubungkan berbagai peristiwa yang sebenarnya hoaks menjadi sebuah ‘propaganda’.
Geliat Propaganda Agustus
Ada sesuatu yang menarik dari cara propaganda bekerja setiap momen Agustusan. Ia menyusup melalui informasi yang tampak remeh, seremeh kabar bahwa mengikuti upacara kemerdekaan di Istana harus membayar, atau potongan video demo lama yang diposting kembali dengan narasi seolah Jakarta sedang dikepung aksi unjuk rasa. Propaganda di sini hanya meminta satu hal sederhana: “Sebarkan dulu, pikirkan kemudian.”
Dua pekan terakhir, pola penggunaan kembali materi lama untuk membangun kesan adanya gelombang aksi demo terdeteksi sangat masif. Rekaman yang dimaksud ternyata sudah dari tahun-tahun lama, tidak lagi relevan, dan kehilangan konteks aslinya. Memang peristiwanya nyata, videonya nyata, tetapi konteksnya palsu. Di situlah bentuk disinformasi bekerja: memindahkan gambar yang benar ke dalam cerita yang salah.
Menariknya, fenomena tersebut tidak berhenti pada satu video. Ada lonjakan penyebaran kembali video dan foto demonstrasi lama pada periode 26 Juli-1 Agustus. Narasi yang menyertainya seragam: “demo sebesar ini tidak diliput media,” “media bungkam,” “darurat,” hingga klaim bahwa demonstrasi sedang terjadi secara besar-besaran. Analisis tersebut juga menemukan pola seed-and-amplify: sejumlah kecil akun memunculkan narasi, lalu narasi itu diperbesar oleh akun-akun lain.
Bahkan sebagian aktivitas retweet menunjukkan pola yang sulit dijelaskan sekadar sebagai percakapan organik. Temuan seperti itu jelas tidak cukup untuk menyimpulkan siapa dalangnya, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa arus informasi yang tampak spontan di medsos tidak selalu sespontan yang terlihat. Maka, istilah propaganda perlu dipahami secara lebih hati-hati. Propaganda tidak selalu berarti seluruh isi pesannya bohong. Justru propaganda hari ini bekerja dengan mencampurkan fakta, potongan fakta, konteks yang hilang, dan interpretasi yang emosional.
Demonstrasi memang ada. Kritik terhadap pemerintah memang keras. Kondisi ekonomi memang menimbulkan kecemasan. Persoalan korupsi memang menjadi sumber kemarahan. Semua itu fakta. Tapi dari fakta-fakta tersebut kemudian dibangun lompatan kesimpulan: berarti Agustus akan chaos; berarti Jakarta sedang dikepung aksi demo; berarti rezim akan segera jatuh; berarti masyarakat harus bersiap menghadapi kerusuhan. Lompatan dari fakta menuju kepastian tentang kekacauan itulah yang harus diwaspadai. Itulah radikalisme ketakutan yang tengah terjadi.
Bahkan informasi yang kelihatannya sama sekali tidak berhubungan dengan politik dapat ikut jadi bahan bakar radikalisme ketakutan. Narasi mengenai “tiket” upacara di Istana, misalnya, menggunakan momentum nasional dan antusiasme masyarakat sebagai pintu masuk. Padahal kesempatan masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 RI dibuka melalui pendaftaran undangan, dan sejumlah informasi resmi terkait partisipasi masyarakat maupun hadiah kegiatan HUT menegaskan tidak adanya pungutan biaya.
Maka, yang patut diperhatikan adalah atmosfer dari akumulasi hoaks di sekitar. Satu hoaks mungkin tidak berarti apa-apa. Satu video lama mungkin hanya menghasilkan beberapa ribu tayangan. Satu link palsu mungkin hanya menjebak sejumlah korban. Tetapi ketika semuanya beredar dalam momentum yang sama, yaitu menjelang 17 Agustus, maka pasti ada sesuatu yang tak beres. Masyarakat tidak perlu diberi satu teori konspirasi lengkap. Cukup dibuat merasa bahwa terlalu banyak hal aneh sedang terjadi dan dari situlah ketakutan memperoleh logikanya sendiri.
Itulah bagian paling berbahaya. Ketakutan tidak membutuhkan bukti sebanyak yang dibutuhkan kebenaran. Orang yang takut cenderung mencari konfirmasi atas rasa takutnya. Ketika sebelumnya sudah ada ketidakpercayaan terhadap rezim, satu video aksi demo lama terasa seperti bukti paling jelas. Ketika ekonomi bikin orang cemas, satu postingan tentang ‘Indonesia menuju kolaps’ terasa masuk akal. Half-truth dan post-truth bersatu, membuat masyarakat merasa tidak tenang.
Geliat propaganda Agustus bukan soal banyaknya hoaks yang beredar, melainkan tentang kerja hoaks-hoaks tersebut secara kumulatif untuk membentuk persepsi tentang realitas: menakuti masyarakat tentang situasi terkini Indonesia. Tujuannya bisa jadi ada motif politik, ekonomi, engagement, pengalihan isu, atau sekadar oportunisme digital. Tetapi efeknya serupa: masyarakat dibuat takut, curiga, mudah tersulut, dan akhirnya merasa perlu untuk gontok-gontokan.
Upaya Menakut-Nakuti Masyarakat
Upaya untuk membentuk suasana batin publik, atau membuat masyarakat merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggu di depan mata, adalah pola klasik propaganda politik. Temuan analis dari Monash University Indonesia, pada 26 Juli-1 Agustus, muncul penyebaran serentak foto dan video aksi mahasiswa lama dengan narasi serupa: dari statement “demo sebesar ini enggak diliput media?” sampai tuduhan bahwa Komdigi sengaja membungkam pemberitaan. Temuan tersebut menunjukkan pola koordinasi penyebaran propaganda yang perlu disikapi segera.
Di sinilah teknik menakut-nakuti bekerja dengan cerdik: mengubah cara publik membaca peristiwa. Demonstrasi yang benar-benar pernah terjadi dipindahkan konteks waktunya. Kerumunan yang pernah terekam pada 2025 dipresentasikan sebagai gambaran keadaan hari ini. Video dari tempat lain dapat dipasarkan sebagai Jakarta. Sekali publik melihat api, barikade, atau massa berlarian, otak lebih mudah menerima kesan ‘chaos’ daripada menunggu verifikasi lokasi dan tanggal.
Masalahnya semakin pelik karena ketakutan selalu membutuhkan konteks yang sedikit, tetapi emosi yang banyak. Kalimat seperti “Jakarta dikepung demo” hanya membutuhkan satu foto, satu video, dan beberapa kata yang menimbulkan rasa genting. Setelah itu, publik sendiri yang mengisi kekosongan informasinya.
Jika seseorang sudah kecewa terhadap pemerintah, ia akan membaca video itu sebagai bukti bahwa pemerintah sedang kehilangan kendali. Jika seseorang sudah cemas terhadap ekonomi, ia akan melihatnya sebagai tanda bahwa krisis ekonomi sedang mengincar di depan mata. Jika seseorang masih mengingat kerusuhan Agustus 2025, ia akan melihatnya sebagai pengulangan sejarah. Satu konten akhirnya memperoleh seribu makna ketakutan yang amat radikal.
Itulah mengapa narasi “media bungkam” juga menjadi penting. Fungsinya sebagai imunisasi terhadap koreksi. Ketika media mainstream tidak memberitakan sebuah klaim, ketidakhadiran pemberitaan justru dipakai sebagai ‘bukti’ bahwa media sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika media kemudian melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa video tersebut lama atau salah konteks, bantahan itu dapat kembali dituduh sebagai bagian dari pembungkaman itu sendiri.
Dengan logika semacam itu, narasinya jadi nyaris tidak dapat dipatahkan: jika media memberitakan, dianggap konfirmasi; jika tidak memberitakan, dianggap menutupi. Itulah ciri khas ekosistem konspiratif dalam radikalisme ketakutan: dirancang sedemikian rupa sehingga setiap fakta yang berlawanan justru dapat ditafsirkan sebagai pembenaran yang mendukung suatu propaganda.
Bahaya lagi, ketakutan tersebut menumpang pada keresahan yang memang riil. Masyarakat memang punya alasan untuk mengkritik pemerintah, utamanya terkait MBG dan KDMP yang dianggap ‘asal-asalan’. Selain itu, korupsi memang harus diberantas, bukan dipelihara, apalagi dikasih jabatan. Tekanan ekonomi memang harus diakui, karena harga kebutuhan pokok semakin naik gila-gilaan. Kebijakan pemerintah memang perlu dipersoalkan, karena kerap tidak masuk logika.
Aksi demo pun juga memang merupakan hak konstitusional. Bahkan pembentukan Kabinet Bayangan oleh kelompok masyarakat sipil pada Juli kemarin adalah fakta politik yang nyata dan secara terbuka diposisikan sebagai instrumen pengawasan serta check and balances terhadap pemerintah. Justru karena fondasi keresahannya riil itulah, propaganda begitu mudah bekerja. Kebohongan tidak perlu menciptakan keresahan dari nol; cukup menunggangi keresahan yang sudah tersedia.
Artinya, yang harus dibaca secara kritis bukan hanya ‘apakah informasi ini benar?’, tapi juga ‘emosi apa yang sedang dibangun oleh informasi ini?’. Jika sebuah unggahan terus-menerus membawa publik dari satu ketakutan ke ketakutan lain, dari korupsi menuju keruntuhan ekonomi, dari aksi demo menuju kerusuhan, dari kritik menuju pemakzulan rezim, dari pelengseran menuju kehancuran negara, maka arah propagandanya jelas: Agustus negara ini akan chaos.
Padahal, antara masalah dan kehancuran tidak akan terjadi sesederhana itu. Antara aksi demo dan kerusuhan juga ada jarak. Antara kritik terhadap Presiden dan pelengseran rezim bahkan sangat kompleks jaraknya. Propaganda bekerja dengan menghapus jarak-jarak tersebut. Semua kejadian dipadatkan jadi satu cerita besar agar publik kehilangan kemampuan untuk membedakan tingkat ancaman. Akhirnya, bukan fakta yang menentukan persepsi, melainkan intensitas pengulangan.
Mengapa disebut radikalisme ketakutan? Sebab, radikalisme tidak melulu soal ideologi yang ekstrem, tapi juga dari emosi yang diekstremisasi. Kecemasan didorong jadi paranoia. Kekecewaan akan sosial-politik didorong jadi kemarahan akan rezim. Kemarahan didorong jadi kebencian, dan kebencian kemudian diberi sebuah panggung: chaos sudah di depan mata. Masyarakat pun cemas akan ancaman krisis. Dan semua itu punya satu momentum yang pas: HUT ke-81 RI. Waspada itu semua propaganda!
Wallahu a’lam bi ash-shawab…
(Ahmad Khoiri)
