Salafusshalih.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu masih menjadi momen yang membanggakan. Sejak Orde Lama hingga Reformasi, politik luar negeri Indonesia di forum internasional konsisten pada dua hal: solidaritas dengan Palestina dan kritik atas dominasi kekuatan besar. Dahulu, Soekarno menyebut PBB sebagai alat kekuasaan imperialis dan keluar darinya. Soeharto, meski lebih pragmatis, tetap menekankan isu Palestina.
Adapun para presiden setelah Reformasi, mereka memperkuat komitmen dengan retorika moral: menuntut keadilan bagi Palestina tanpa menawarkan formula baru. Prabowo, dalam pidato perdananya, mengubah nuansa itu. Ia tetap mendukung Palestina, tetapi juga secara eksplisit menuntut keamanan Israel sebagai bagian dari solusi dua negara. Maka tidak heran, selang beberapa hari, Israel memajang foto Prabowo di billboard di Tel Aviv.
Apa yang Prabowo ucapkan bukan sekadar variasi kata, melainkan reposisi diplomasi tanah air. Untuk pertama kalinya, seorang Presiden Indonesia menempatkan Israel secara eksplisit dalam kerangka hak-hak yang harus dihormati. Harakatuna menggarisbawahi hal tersebut sebagai pergeseran strategis dari advokasi tunggal Palestina menuju peran sebagai broker keadilan.
Pertanyaannya, apakah reposisi tersebut laik disebut terobosan realistis atau justru manuver yang berisiko? Satu sisi, formula tersebut bisa meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai mediator. Di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan resistansi domestik, mengingat sentimen publik Indonesia masih sangat kuat mendukung Palestina secara penuh. Editorial ini hendak menyoroti bahwa Prabowo sedang menyeimbangkan diplomasi internasional dengan kalkulasi domestik.
Poin paling mencolok dari pidato Prabowo adalah komitmen mengirim hingga 20.000 personel militer ke misi penjaga perdamaian PBB. Secara simbolis, itu adalah pernyataan besar bahwa Indonesia akan menjadi penyumbang nyata bagi keamanan global. Di mata dunia, hal itu bisa meningkatkan status Indonesia sebagai middle power dengan kapasitas militer yang ‘jelas tidak bisa dipandang remeh’.
Namun, mengirim 20.000 personel bukan perkara sepele. Saat ini, kontingen Indonesia di misi PBB rata-rata hanya berkisar 2.500-3.000 orang per tahun. Lompatan hampir sepuluh kali lipat membutuhkan kesiapan logistik, anggaran, dan diplomasi yang besar. Siapa yang akan menanggung biaya? Apakah TNI siap secara profesional menghadapi tantangan multikultural di zona konflik? Bagaimana implikasinya terhadap kebutuhan pertahanan dalam negeri, terutama di wilayah rawan seperti Papua dan Laut Cina Selatan?
Penting dicatat bersama bahwa janji besar di forum internasional berisiko menjadi bumerang jika tidak diikuti dengan langkah konkret. Dalam diplomasi, kredibilitas ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan. Meskipun pidato di PBB memang kerap menjadi panggung pencitraan internasional yang prestise, substansi pidato jauh lebih penting. Diplomasi global tidak bisa dipisahkan dari kondisi domestik.
Di dalam negeri, Prabowo menghadapi tantangan besar, yaitu ekonomi yang rentan oleh krisis pangan global, ketegangan politik dalam konsolidasi koalisi, dan isu HAM yang terus menghantui. Keberanian berbicara di panggung dunia akan diuji dengan kemampuan membenahi masalah dalam negeri. Dunia tidak akan lama terpesona oleh retorika jika Indonesia gagal menunjukkan konsistensi di rumahnya sendiri.
Karena itu, pidato Presiden Prabowo di PBB perlu dibaca ulang, bukan sekadar sebagai pernyataan moral, tetapi sebagai sinyal strategis. Kepada dunia Barat, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi mitra konstruktif. Dukungan atas keamanan Israel adalah isyarat halus ke AS dan sekutu-sekutunya.
Kepada dunia Islam, ia tetap menegaskan dukungan penuh bagi Palestina, menjaga konsistensi identitas Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Dan kepada Global South, kritik terhadap dominasi kekuatan besar adalah cara untuk menjaga posisi Indonesia sebagai pemimpin moral bagi negara-negara berkembang. Sementara kepada warga negara Indonesia, itu ajang bukti bahwa Prabowo negarawan yang bisa bicara sejajar dengan para pemimpin dunia.
Di sini, perlu digarisbawahi, membaca ulang pidato Prabowo tidak berarti menolak tepuk tangan diplomatik. Pidato kemarin akan membuka ruang ekspektasi yang tinggi, bahwa Indonesia akan lebih aktif dalam misi perdamaian, lebih berani menawarkan solusi diplomatik, dan lebih konsisten menegakkan prinsip keadilan. Tetapi, semakin besar janji, semakin besar pula kekecewaan jika janji itu gagal diwujudkan. Pidato di PBB adalah permulaan. Ujian sebenarnya adalah implementasinya.
Prabowo telah membuka bab baru diplomasi Indonesia di panggung dunia. Ia mencoba melampaui tradisi lama dengan menawarkan formula baru, janji besar, dan kritik moral yang tegas. Semua itu harus dibaca secara presisi: jika kata-kata itu ditopang dengan kebijakan nyata, Indonesia bisa benar-benar naik kelas sebagai aktor global yang disegani. Jika tidak, pidato Prabowo di PBB akan dikenang hanya sebagai momen retoris yang insidental.
(Ahmad Khoiri)
