Salafusshalih.com – Kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah membawa manusia memasuki fase baru dalam sejarah informasi.
Jika sebelumnya kebenaran dapat diverifikasi melalui bukti visual atau audio, kini keduanya justru menjadi alat paling mudah untuk dimanipulasi.
Salah satu bentuk paling nyata dari perubahan ini adalah teknologi deepfake—rekayasa digital berbasis AI yang mampu menciptakan wajah, suara, bahkan ekspresi seseorang secara nyaris sempurna, seolah-olah benar-benar terjadi.
Fenomena ini tidak lagi sekadar eksperimen teknologi atau hiburan digital. Ia telah berkembang menjadi ancaman serius yang menyentuh dua wilayah sekaligus: ranah privat dan ranah publik.
Di ruang privat, deepfake digunakan untuk memproduksi konten pornografi tanpa persetujuan korban, merusak martabat dan kehidupan sosial individu.
Sementara di ruang publik, teknologi ini mulai dimanfaatkan sebagai alat disinformasi politik yang mampu menggiring opini, menciptakan kegaduhan, bahkan merusak kepercayaan terhadap institusi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: ketika realitas bisa direkayasa sedemikian rupa, apakah hukum masih memiliki daya untuk melindungi kebenaran?
Kekerasan Digital Baru
Salah satu wajah paling gelap dari teknologi deepfake adalah penggunaannya dalam pornografi digital tanpa persetujuan.
Dalam praktik ini, wajah seseorang ditempelkan pada tubuh lain dalam konten yang bersifat eksplisit, sehingga menciptakan ilusi seolah-olah korban terlibat dalam aktivitas tersebut.
Dampaknya sangat nyata: korban mengalami tekanan psikologis, kehilangan reputasi, hingga dikucilkan secara sosial.
Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah sifat teknologi itu sendiri. Tidak ada “peristiwa nyata” yang dapat dirujuk, karena seluruh konten merupakan hasil rekayasa. Namun, persepsi publik tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang benar.
Di sinilah letak paradoksnya: sesuatu yang tidak pernah terjadi dapat menimbulkan konsekuensi nyata yang sangat merugikan.
Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Namun, penerapan aturan tersebut tidak selalu mudah. Proses pembuktian menjadi lebih rumit karena melibatkan teknologi canggih, sementara pelaku sering kali sulit dilacak karena beroperasi di ruang digital lintas batas.
Dalam konteks ini, pernyataan Topo Santoso menjadi relevan: hukum pidana pada dasarnya mampu menjangkau bentuk kejahatan baru, tetapi membutuhkan adaptasi dalam cara pembuktian dan konstruksi hukumnya. Artinya, masalah utama bukan semata-mata ketiadaan hukum, melainkan ketidaksiapan sistem hukum dalam menghadapi kompleksitas teknologi.
Ancaman Terhadap Demokrasi
Jika dalam ranah privat deepfake merusak martabat individu, maka dalam ranah publik ia berpotensi merusak fondasi demokrasi.
Teknologi ini memungkinkan penciptaan video atau audio yang menampilkan tokoh publik seolah-olah mengeluarkan pernyataan tertentu, padahal tidak pernah terjadi.
Dalam konteks politik, hal ini sangat berbahaya. Informasi palsu yang dikemas dalam bentuk visual yang meyakinkan dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi opini publik.
Lebih dari sekadar menyebarkan kebohongan, deepfake menciptakan kondisi di mana masyarakat sulit membedakan antara fakta dan rekayasa. Akibatnya, kepercayaan terhadap informasi bahkan terhadap institusi menjadi tergerus.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas informasi yang beredar di ruang publik.
Ketika informasi tersebut telah terdistorsi oleh teknologi manipulatif, maka proses demokrasi itu sendiri ikut terancam. Pemilih tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan persepsi yang telah direkayasa.
Dalam situasi seperti ini, deepfake tidak hanya menjadi masalah teknologi, tetapi juga menjadi persoalan politik dan hukum yang sangat serius.
Ia menggeser medan pertarungan demokrasi dari debat gagasan menjadi manipulasi persepsi.
Keterlambatan Hukum Dalam Mengimbangi Teknologi
Salah satu persoalan mendasar dalam menghadapi deepfake adalah kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan respons hukum.
Regulasi yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan parsial, belum mampu menjangkau kompleksitas fenomena deepfake secara utuh.
Undang-undang yang ada memang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus tertentu, tetapi belum ada kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur tentang deepfake.
Padahal teknologi ini memiliki karakteristik yang unik: ia melibatkan kecerdasan buatan, data biometrik, serta distribusi digital yang sangat cepat dan lintas batas.
Menurut Sinta Dewi Rosadi, regulasi di bidang teknologi informasi harus bersifat adaptif dan responsif.
Hukum tidak cukup hanya mengatur hasil akhir berupa konten, tetapi juga harus memperhatikan proses produksi, distribusi, serta tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat, termasuk platform digital.
Selain itu, persoalan yurisdiksi juga menjadi tantangan besar. Konten deepfake dapat dibuat di satu negara, diunggah melalui platform global, dan dikonsumsi di negara lain. Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum nasional menjadi terbatas tanpa adanya kerja sama internasional.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tertinggal, tetapi juga menghadapi tantangan struktural dalam menyesuaikan diri dengan realitas digital yang semakin kompleks.
Krisis Kepercayaan
Jika ditarik lebih dalam, persoalan deepfake sebenarnya bukan hanya tentang teknologi atau hukum, melainkan tentang krisis kepercayaan. Selama ini, masyarakat mengandalkan visual dan audio sebagai bukti kebenaran. Namun, ketika keduanya dapat dengan mudah dimanipulasi, maka fondasi kepercayaan tersebut menjadi goyah.
Dalam konteks ini, deepfake menciptakan dua lapis masalah. Pertama, ia memungkinkan penyebaran informasi palsu yang sangat meyakinkan.
Kedua, ia menimbulkan keraguan terhadap semua informasi, termasuk yang benar. Dengan kata lain, deepfake tidak hanya menciptakan kebohongan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap kebenaran itu sendiri.
Dari perspektif hukum, kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif. Hukum tidak cukup hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga harus berperan dalam membangun kembali kepercayaan publik.
Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi masyarakat.
Menuju Pendekatan Hukum Yang Lebih Progresif
Menghadapi tantangan deepfake, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat jangka panjang. Pertama, pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur deepfake, termasuk definisi, klasifikasi, serta sanksi yang jelas. Regulasi ini harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi.
Kedua, kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, khususnya dalam memahami teknologi AI dan metode pembuktian digital. Tanpa pemahaman yang memadai, penegakan hukum akan selalu tertinggal.
Ketiga, tanggung jawab platform digital harus diperkuat. Platform tidak bisa lagi bersikap pasif, tetapi harus proaktif dalam mendeteksi dan menghapus konten berbahaya. Hal ini penting mengingat sebagian besar penyebaran deepfake terjadi melalui platform digital.
Keempat, literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali konten manipulatif, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi.
Menjaga Kebenaran di Tengah Ilusi Digital
Pada akhirnya, tantangan yang dihadapi bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal bagaimana menjaga kebenaran di tengah dunia yang semakin sulit dibedakan antara yang nyata dan yang rekayasa.
Deepfake telah menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan tidak hanya untuk menciptakan kemudahan, tetapi juga untuk merusak kepercayaan.
Dalam situasi ini, hukum memiliki peran penting sebagai penjaga batas. Namun, hukum tidak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari kebijakan yang adaptif, penegakan yang konsisten, serta kesadaran kolektif masyarakat.
Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi persoalan ini, maka kita berisiko hidup dalam dunia di mana kebenaran menjadi relatif, dan kepercayaan menjadi sesuatu yang langka.
Dan ketika kepercayaan hilang, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi juga masa depan kehidupan bersama.
(R. Arif Mulyohadi)
