Salafusshalih.com – Ramadan selalu menghadirkan atmosfer spiritual yang menggairahkan dalam kehidupan umat Islam.
Masjid-masjid dipenuhi jemaah, mimbar dakwah semakin ramai, dan pesan keagamaan menyebar luas melalui ruang digital.
Dalam situasi ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada ulama sebagai penjaga moral publik, pengarah kesadaran sosial, serta pewaris tradisi kenabian yang menjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Posisi ulama bukan sekadar penyampai ceramah, tetapi representasi otoritas moral di tengah masyarakat.
Di tengah meningkatnya religiusitas publik pada bulan Ramadan, muncul dinamika yang tidak sederhana: relasi antara ulama dan kekuasaan politik.
Kekuasaan sering hadir bukan melalui tekanan, tetapi melalui pendekatan simbolik—undangan resmi, panggung bersama elite politik, hingga legitimasi moral terhadap kebijakan negara.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas netralitas ulama dalam ruang demokrasi modern.
Secara teologis, ulama dikenal sebagai waratsatul anbiya atau pewaris para nabi. Artinya, mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga nilai kebenaran sekaligus menjadi pengingat bagi penguasa.
Netralitas ulama tidak berarti menjauh dari persoalan bangsa, melainkan menjaga independensi moral agar tidak larut dalam kepentingan politik praktis.
Daya Persuasi
Ramadan menjadi momentum strategis karena pesan agama memiliki daya persuasi yang sangat kuat. Ayat-ayat tentang amanah, keadilan, dan kepemimpinan sering menjadi tema utama ceramah.
Namun problem muncul ketika pesan tersebut kehilangan fungsi kritis dan berubah menjadi retorika normatif yang aman bagi kekuasaan.
Mimbar dakwah berisiko kehilangan fungsi profetiknya ketika terlalu dekat dengan kepentingan politik.
Sejarah Islam menunjukkan dua wajah relasi ulama dan kekuasaan. Sebagian ulama memilih menjaga jarak kritis terhadap penguasa demi mempertahankan integritas ilmu. Namun terdapat pula kelompok yang menjadikan otoritas agama sebagai legitimasi politik.
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada masa klasik, tetapi juga tampak dalam praktik keagamaan kontemporer di negara demokrasi, termasuk Indonesia.
Dalam Indonesia modern, agama dan politik memiliki hubungan yang kompleks. Dukungan politik sering dibungkus simbol religius, sementara ceramah agama secara halus dapat mempengaruhi preferensi politik umat.
Hal ini menimbulkan dilema etis: apakah dakwah masih menjadi ruang pencerahan atau berubah menjadi instrumen mobilisasi politik.
Netralitas ulama sejatinya tidak berarti menolak hak politik pribadi. Ulama tetap warga negara yang memiliki hak memilih dan berpendapat. Namun batas perjuangan terletak pada penggunaan otoritas keagamaan.
Ketika mimbar digunakan untuk kepentingan elektoral atau fatwa diarahkan demi kelompok tertentu, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap agama itu sendiri.
Ramadan semestinya menjadi ruang muhasabah spiritual, termasuk bagi para pemuka agama. Bulan ini mengajarkan pengendalian diri dari ambisi duniawi.
Godaan kekuasaan tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga status sosial, kedekatan elite, dan pengaruh politik. Dalam situasi tersebut, independensi dakwah menjadi ujian moral yang paling berat.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kemurnian relasi agama dan kekuasaan. Umat tidak boleh pasif menerima seluruh pesan religius tanpa refleksi kritis.
Literasi keagamaan dan kesadaran sosial diperlukan agar masyarakat mampu membedakan antara dakwah yang mencerahkan dan propaganda yang berselimut religiusitas.
Kolaborasi Atau Kooptasi
Dalam sistem demokrasi, kolaborasi antara tokoh agama dan negara memang tidak dapat dihindari.
Negara membutuhkan legitimasi moral, sementara ulama membutuhkan ruang publik untuk menyampaikan nilai-nilai etika sosial. Namun kolaborasi harus dibedakan dari kooptasi.
Ketika ulama kehilangan independensi, otoritas moral berubah menjadi simbol politik semata. Batas perjuangan ulama pada akhirnya terletak pada keberanian menyampaikan kebenaran.
Dukungan terhadap kebijakan negara harus berbasis argumentasi moral, bukan kedekatan kekuasaan.
Kritik terhadap penguasa juga harus disampaikan dengan etika dan tanggung jawab sosial. Di sinilah fungsi profetik dakwah menemukan relevansinya.
Ramadan mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah dominasi politik, melainkan kemenangan melawan hawa nafsu.
Ulama diuji bukan oleh banyaknya pengikut atau popularitas media, tetapi oleh kemampuan menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan.
Netralitas bukan berarti tanpa sikap, melainkan keberpihakan teguh pada nilai kebenaran dan keadilan.
(Nashrul Mu’minin)
