Fikih

Hukum Bermain Game di Masjid

Salafusshalih.com – Fenomena bermain gim di masjid bukan persoalan yang sepenuhnya baru, tetapi ia memperoleh bentuknya yang khas pada era konektivitas digital. Sebuah masjid menyediakan fasilitas wifi yang dibiayai dari dana infak jemaah.

Fasilitas itu dimaksudkan untuk menunjang kemaslahatan masjid: akses materi dakwah, pengajian daring, penelusuran literatur keislaman, dan komunikasi pengurus.

Dalam praktiknya, sebagian jemaah—terutama generasi muda—memanfaatkannya untuk bermain gim daring hingga larut malam. Konsekuensinya bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga tergesernya kewajiban pokok: salat Subuh berjemaah ditinggalkan, atau setidaknya tidak lagi menjadi prioritas.

Persoalan ini menyentuh tiga wilayah hukum yang dalam literatur fikih berdiri sendiri-sendiri, tetapi dalam kasus konkret saling bertaut: (1) hukum asal bermain gim dan batas-batas kebolehannya; (2) fungsi masjid sebagai baitullah yang memiliki kehormatan dan orientasi ibadah; dan (3) kedudukan dana infak sebagai amanah yang penggunaannya terikat pada maksud pemberi.

Kajian ini tidak bermaksud menghasilkan fatwa baru, melainkan menarasikan dan merangkai secara metodologis bagaimana sumber-sumber normatif Islam—Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama muktabar, kaidah fikih—saling berhubungan ketika dihadapkan pada satu kasus utuh.

Persoalan pokoknya bukan sekadar “boleh atau tidak boleh bermain gim”, melainkan bagaimana batas antara mubah dan melalaikan kewajiban ditarik ketika ruang, waktu, fasilitas, dan amanah sosial bertemu dalam satu peristiwa.

Landasan Normatif: Al Quran, Hadits, dan Pendapat Ulama

1. Fungsi masjid dalam Al-Qur’an dan hadis

Al-Qur’an menempatkan masjid bukan sebagai ruang netral, melainkan sebagai rumah yang Allah izinkan untuk diangkat derajatnya dan di dalamnya nama-Nya disebut. QS. An-Nur (24): 36:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.”

Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa fī buyūtin terhubung dengan yusabbihu, sehingga masjid adalah tempat berlangsungnya tasbih, salat, dan penyebutan nama Allah pada waktu pagi dan petang.

Tafsir Al-Maraghi menghubungkan ayat ini langsung dengan ayat berikutnya (An-Nur: 37), yang menyifatkan orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari zikir kepada Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat.

Dalam logika ayat, masjid adalah ruang di mana orientasi ibadah tidak boleh dikalahkan oleh aktivitas duniawi—termasuk aktivitas yang pada asalnya mubah.

Hadis memperkuat prinsip ini secara eksplisit. Dalam Shahih Muslim no. 569, diriwayatkan bahwa seorang lelaki mengumumkan kehilangan untanya di dalam masjid, lalu Nabi ﷺ bersabda:

لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ

“Semoga engkau tidak menemukannya. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk tujuan ia dibangun.”

Imam Al-Nawawi, dalam Syarh Shahih Muslim, menjelaskan makna “untuk apa masjid dibangun” sebagai zikrullah ta‘ālā, salat, ilmu, dan mudzakarah dalam kebaikan serta hal-hal sejenis. Ibn Hajar Al-‘Asqalani dalam Fath Al-Bari menegaskan bahwa masjid memiliki kehormatan yang harus dijaga, dan bahwa fungsi masjid sejak masa Nabi tidak terbatas pada salat, tetapi mencakup pendidikan dan kegiatan sosial—namun semuanya dalam kerangka menjaga orientasi ibadah, bukan menggesernya.

Dengan demikian, secara bayani, ada dua lapis norma: pertama, masjid didirikan untuk ibadah dan zikir; kedua, aktivitas lain di dalamnya tidak otomatis terlarang, tetapi harus tunduk pada syarat tidak menggeser fungsi utama dan tidak mengganggu kekhusyukan. Hadis tentang larangan mengganggu orang yang sedang salat—termasuk dengan suara atau perbuatan yang menyakitkan—menegaskan bahwa kehormatan masjid berimplikasi pada kewajiban menjaga ketenangan jemaah lain.

2. Hukum asal gim dan batas “melalaikan”

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang secara eksplisit menyebut “gim” sebagai objek hukum. Penetapan hukumnya ditempuh melalui kaidah dan penalaran. Kaidah al-aṣlu fī al-asyyā’ al-ibāḥah illā mā dalla dalīlun ‘alā taḥrīmihi—hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan—menjadi titik tolak.

Gim menjadi haram apabila mengandung unsur haram—akidah yang rusak, kekerasan, seksualitas, SARA, atau perjudian.

Namun, fatwa yang sama tidak berhenti pada kebolehan asal. Ia memuat peringatan metodologis yang penting: “Hendaknya game dimainkan sesuai dengan porsinya, jangan sampai hiburan menyita seluruh waktu, menghalangi dari aktivitas lainnya … Game jangan sampai melalaikan seseorang dari tugas-tugas pokoknya dalam beribadah … dan jangan sampai membuat orang terjerumus pada kecanduan.”

Di sini terlihat bahwa kebolehan asal gim bersifat muqayyad—terikat pada syarat tidak adanya ghaflah (kelalaian) yang menggeser kewajiban.

Dalam kerangka usul fikih, larangan yang muncul bukan dari “gim” sebagai objek, melainkan dari illat (kausa hukum) yang menyertainya: al-ghaflah ‘an al-wājib (kelalaian dari kewajiban) dan al-iḍrār bi al-ghair (menimbulkan mudarat bagi orang lain). Kaidah al-ḍararu yuzāl (mudarat harus dihilangkan) dan lā ḍarara wa lā ḍirāra (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi jembatan antara teks dan kasus.

Dalam kasus ini, mudaratnya konkret: salat Subuh berjemaah ditinggalkan, kualitas ibadah jemaah lain terganggu, dan fasilitas yang seharusnya menunjang dakwah berubah fungsi menjadi sarana lahw yang melampaui batas.

3. Amanah dana infak dalam Al-Qur’an

Surah An-Nisa’58 menempatkan amanah sebagai perintah yang bersanding dengan keadilan dalam hukum:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.”

Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam literatur tafsir, menyatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh ajaran agama dan syariat; amanah harus ditunaikan kepada yang berhak, dan tidak boleh dikhianati. Dalam konteks dana infak, “pemilik” amanah adalah pemberi infak dan tujuan yang ia niatkan.

Dibedakan infak muqayyad (terikat) dan ghair muqayyad (tidak terikat). Untuk infak muqayyad—misalnya dana yang diniatkan untuk pembangunan masjid atau pengadaan fasilitas dakwah—penyalurannya harus sesuai dengan maksud dan keinginan pemberi.

Bahwa dana infak adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya; ia boleh digunakan untuk apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama, termasuk tidak boleh digunakan secara mubazir.

Jika wifi masjid dipasang dari dana infak dengan tujuan kemaslahatan masjid—dakwah, pengajian, akses konten baik—maka penggunaannya untuk bermain gim hingga larut malam dan menyebabkan ditinggalkannya salat Subuh berjemaah menyimpang dari tujuan pemberian.

Penyimpangan ini bukan sekadar pelanggaran tata tertib, melainkan pengkhianatan terhadap amanah yang dimensi teologisnya ditegaskan oleh An-Nisa’ 58. Pemberi infak tidak menyerahkan hartanya untuk membiayai lahw yang melalaikan ibadah; pengurus masjid pun tidak memiliki mandat implisit untuk membiarkan fasilitas itu digunakan demikian.

Di sinilah norma amanah bertemu dengan norma fungsi masjid: keduanya menunjuk pada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa penggunaan fasilitas masjid untuk gim secara melalaikan adalah bentuk penyalahgunaan yang tidak dapat dibenarkan oleh kaidah kebolehan asal gim.

Analisis Manhaj: Bayani, Burhani, dan Irfani

Manhaj tidak bekerja dengan memilih salah satu pendekatan secara eksklusif, melainkan menjalin bayani, burhani, dan irfani secara spiral-triadik—saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ketiganya diperlukan untuk memahami kasus ini secara utuh.

1. Bayani: teks sebagai titik tolak

Secara bayani, teks-teks yang telah dikemukakan memberikan kerangka yang cukup jelas. An-Nur 36 menetapkan orientasi masjid pada zikir dan ibadah; hadis Sahih Muslim 569 menegaskan bahwa masjid dibangun “untuk apa ia dibangun”, yang oleh al-Nawawi dijelaskan sebagai zikir, salat, ilmu, dan mudzakarah kebaikan.

An-Nisa’ 58 memerintahkan penunaian amanah kepada yang berhak. Kaidah al-aṣlu fī al-asyyā’ al-ibāḥah memberikan ruang bagi gim sebagai mubah asal, tetapi gim tidak boleh melalaikan kewajiban dan tidak boleh membuat kecanduan.

Yang perlu ditegaskan secara metodologis adalah bahwa tidak ada teks yang secara eksplisit menyebut “gim di masjid”. Karena itu, kesimpulan hukum tidak boleh diperlakukan sebagai bunyi eksplisit Al-Qur’an atau hadis.

Jalur argumentasinya adalah i (analogi hukum) yang memenuhi syarat: illat berupa al-ghaflah ‘an al-ṣalāh dan al-iḍrār bi al-muṣallīn dihubungkan dengan larangan-larangan normatif yang sudah mapan.

Digunakan metode ilhāqy dalam merumuskan hukum gim, sehingga dalam kasus ini pun jalur yang ditempuh bukan penemuan dalil baru, melainkan penerapan illat yang sama pada konteks yang lebih spesifik.

2. Burhani: bukti empiris tentang kecanduan dan dampaknya

Pendekatan burhani menuntut penggunaan ilmu pengetahuan yang relevan untuk memahami realitas kasus. Penelitian kontemporer tentang internet gaming disorder dan binge gaming menunjukkan pola yang konsisten: bermain gim secara berlebihan berkorelasi dengan penurunan kualitas tidur, melemahnya hubungan sosial, dan terganggunya performa akademik atau kewajiban sehari-hari.

Dalam konteks masjid, “larut malam” bukan sekadar variabel waktu; ia adalah faktor yang secara langsung menggerus kemampuan fisik dan kognitif untuk bangun sebelum fajar dan menunaikan salat Subuh berjemaah.

Data empiris ini tidak “menggantikan” dalil, tetapi menjelaskan mengapa illat “melalaikan” bukanlah kekhawatiran teoretis. Ketika seseorang bermain hingga larut malam di masjid, ia tidak sedang berada dalam kondisi ghaflah yang samar; ia sedang mengalami apa yang oleh penelitian kontemporer disebut sebagai pola perilaku yang mengganggu fungsi kewajiban. Burhani di sini berfungsi memperjelas konteks penerapan hukum, bukan memproduksi norma baru.

3. Irfani: kehormatan masjid dan kepekaan nurani

Dimensi irfani menekankan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Dalam kasus ini, irfani berbicara tentang adab terhadap baitullah. Masjid bukan sekadar bangunan; ia adalah rumah Allah yang kehormatannya harus dijaga.

Menggunakan wifi masjid untuk gim hingga larut malam, sementara jemaah lain datang untuk beribadah dan beristirahat, mengandung dimensi su’ al-adab yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh analisis hukum positif.

Ibn Hajar menegaskan bahwa masjid memiliki kehormatan yang harus dijaga oleh setiap Muslim yang memasukinya. Kepekaan ini bukan sentimentalisme; ia adalah bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga kehormatan simbol-simbol agama (ḥifẓ al-dīn pada tataran sosial).

4. Sintesis: mengapa tiga dalil bertemu pada satu kesimpulan

Ketiga pendekatan itu tidak menghasilkan tiga kesimpulan yang berbeda, melainkan satu kesimpulan yang diperkuat dari tiga arah. Bayani menunjukkan bahwa masjid berorientasi ibadah dan amanah harus ditunaikan. Burhani menunjukkan bahwa pola gim hingga larut malam secara empiris mengganggu kewajiban dan kesehatan. Irfani menunjukkan bahwa penggunaan ruang suci untuk lahw yang melalaikan mengandung pelanggaran adab yang serius.

Titik temu ketiganya adalah prioritas kewajiban atas hiburan. Gim tetap mubah sebagai hiburan; tetapi ketika ia dipraktikkan di masjid, dengan fasilitas yang dibiayai infak, sampai menggeser salat Subuh berjemaah, ia telah keluar dari wilayah ibahah dan masuk ke wilayah ghaflah yang tercela—bukan karena zat gim itu haram, melainkan karena illat yang menyertainya telah terpenuhi secara sempurna.

Perlu dicatat secara jujur bahwa belum dihasilkan fatwa yang secara spesifik membahas “gim di masjid” sebagai satu kasus utuh. Kesimpulan di atas adalah pemikiran dan analisis yang merangkai fatwa-fatwa yang sudah ada—tentang gim, fungsi masjid, dan amanah dana infak—bukan hasil ijtihad yang berdiri sendiri. Ia harus dibaca sebagai penalaran bertautan yang terbuka untuk pengujian lebih lanjut, bukan sebagai keputusan resmi organisasi.

Kesimpulan

Bermain gim pada asalnya mubah. Namun bermain gim di masjid, dengan fasilitas wifi yang dibiayai dana infak, sampai larut malam hingga menyebabkan salat Subuh berjemaah ditinggalkan, terkumpul padanya tiga illat yang masing-masing memiliki dasar normatif yang kuat.

  1. Melalaikan kewajiban pokok—bertentangan dengan syarat internal kebolehan gim dan diperkuat oleh bukti empiris tentang dampak kecanduan;
  2. Menyalahi fungsi masjid—bertentangan dengan An-Nur 36 dan hadis Sahih Muslim 569 sebagaimana dipahami al-Nawawi dan Ibn Hajar, serta mengganggu ketenangan jemaah.
  3. Menyalahgunakan amanah dana infak—bertentangan dengan An-Nisa’ 58 dan tentang infak muqayyad, karena fasilitas yang diniatkan untuk kemaslahatan dakwah digunakan untuk lahw yang melalaikan.

Ketiga illat ini tidak berdiri sendiri; ketiganya bertemu dalam kasus konkret dan saling menguatkan. Karena itu, perbuatan tersebut terlarang, bukan karena gim sebagai objek, melainkan karena pemenuhan illat secara simultan.

Rekomendasi dan Solusi

1.Bagi pengurus masjid: tata kelola fasilitas sebagai amanah. Pengurus hendaknya menetapkan tata tertib penggunaan wifi yang mencakup batas waktu (misalnya, penonaktifan atau pembatasan akses pada waktu-waktu tertentu), pembatasan konten, dan penempatan area penggunaan yang tidak mengganggu jemaah.

Tata tertib ini bukan sekadar kebijakan teknis; ia adalah implementasi dari kewajiban menjaga amanah infak dan kehormatan masjid. Transparansi pengelolaan dana—termasuk laporan penggunaan dana untuk wifi—juga perlu ditegakkan agar pemberi infak mengetahui bahwa hartanya digunakan sesuai maksud.

2. Bagi jemaah dan generasi muda: memulihkan orientasi masjid. Masjid perlu dihadirkan kembali sebagai ruang yang ramah bagi generasi muda, tetapi keramahan itu tidak boleh berarti penurunan standar adab. Kegiatan positif—kelas literasi digital, halakah, pelatihan keterampilan—dapat menjadi saluran yang mengarahkan energi generasi muda tanpa menggeser fungsi ibadah.

Fatwa tentang membawa anak ke masjid menganjurkan pendekatan lemah lembut dalam menertibkan, bukan kekerasan; semangat ini dapat menjadi acuan dalam menangani kasus gim di masjid.

3. Bagi kajian ke depan: merumuskan secara eksplisit. Mengingat kasus “gim di masjid” belum memiliki fatwa spesifik, dapat mengangkatnya sebagai agenda kajian. Perumusan yang eksplisit akan memberikan kepastian hukum dan mencegah penafsiran yang terlalu longgar atau terlalu ketat.

Kajian itu hendaknya mempertemukan bayani, burhani, dan irfani secara berimbang, serta melibatkan data empiris tentang pola penggunaan wifi dan dampaknya terhadap jemaah.

4. Bagi pemberi infak: tetap menunaikan, tetapi dengan kesadaran tujuan. Pemberi infak tidak perlu menarik diri dari berinfak karena adanya penyalahgunaan oleh oknum. Namun, pemberi infak berhak—dan dianjurkan—untuk menanyakan penggunaan dana secara transparan, karena itulah bagian dari penunaian amanah bersama.

Infak yang diniatkan untuk kemaslahatan masjid tetap bernilai di sisi Allah selama disalurkan sesuai tujuan; penyimpangan yang dilakukan pihak lain tidak menghapus pahala pemberi, tetapi menuntut pertanggungjawaban pengelola. Wallahu a‘lam bish-shawab.

(Dr. Aji Damanuri, M.E.I.)

Redaksi

Salafusshalih.com.com adalah media yang menfokuskan diri pada topik kebangsaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan dan kemanusiaan dengan spirit menguatkan agama meneguhkan Indonesia.

Related Articles

Back to top button