Salafusshalih.com – Jujur adalah akhlak utama dan sumber semua kebaikan. Sementara itu, dusta adalah akhlak terburuk dan sumber semua keburukan. Kejujuran menjadi benih modal sosial yang menghasilkan mutual trust di antara anggota masyarakat yang majemuk. Modal sosial yang besar akan menurunkan biaya transaksi sosial.
Dalam keadaan demikian, etika lebih berfungsi daripada hukum. Banyak persoalan masyarakat bisa diselesaikan tanpa formalisme hukum yang bertele-tele. Formalisme semacam itu justru membuat polemik mengenai keaslian dokumen tak kunjung selesai di pengadilan meski telah berlangsung bertahun-tahun.
Sayang sekali, akhlak jujur makin langka. Bahkan, ada pameo sing jujur ajur. Dalam kehidupan bersama selama 10 tahun terakhir, dusta dan korupsi justru tumbuh pesat.
Dalam pandangan saya, game board UUD 1945 hasil amendemen yang rampung pada 2002 menyisakan cheating sebagai pilihan paling rasional bagi pejabat publik. Perilaku itu kemudian ditiru masyarakat, dengan korupsi sebagai manifestasinya yang paling ikonik. Korupsi dilakukan dengan nggendham, ngglembuk, dan nyopet.
Dusta dan Pengawasan Massal
Saat dusta dan hoaks disemburkan, penyadapan atau tapping menjadi cara mereka yang berkuasa memperoleh informasi tentang lawan. Cybersecurity kita lemah, sistem rekrutmen pejabat publik kita fraud-prone, sementara standar etika penyelenggara pemilu kita rendah.
Dalam keadaan seperti itu, gerak-gerik lawan menjadi informasi penting. Penyadapan ilegal semacam itu merupakan pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran moral. Dalam perspektif Islam, tindakan memata-matai untuk mencari-cari kesalahan orang lain disebut tajasus.
Begitulah negara totaliter bekerja, terutama dengan memperalat kepolisian untuk melakukan massive surveillance. Negara bahkan membentuk thought police atau polisi pikiran untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kerusakan dalam negara totaliter digambarkan George Orwell dalam novel satirenya, “1984”, yang terbit pada 1949.
Inilah paradoks penerapan konsep democratic policing yang diuraikan Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo, terutama pada era digital. Kita harus menghentikan praktik democratic policing yang dipelintir menjadi instrumen kepolisian untuk melakukan massive surveillance.
Kejujuran dan Jiwa Merdeka
Patut dicermati bahwa kemiskinan persisten yang sedang mendera bangsa ini adalah resep bagi kekafiran. Jika kejujuran merupakan syarat bagi iman, kefakiran menahun akan menjadi ladang subur bagi budaya dusta yang menyuburkan pandangan sing jujur ajur. Inilah paradoks Indonesia dalam perspektif budaya.
Akhlakul karimah mensyaratkan jiwa merdeka. Jiwa yang diperbudak dan terjajah menjadi lahan kering bagi kejujuran. Para ulama lurus dan cendekiawan negarawan pendiri bangsa memahami hal itu. Karena itulah, mereka merumuskan UUD 1945 sebagai pernyataan perang melawan penjajahan dan perbudakan, sekaligus strategi untuk memenangkan perang tersebut.
(Daniel Mohammad Rasyid)
