Salafusshalih.com – Pembangunan sebuah bangsa tidak pernah benar-benar berhasil apabila separuh kekuatan manusianya masih ditempatkan di pinggir proses pengambilan keputusan.
Indonesia tidak kekurangan perempuan cerdas, tangguh, berpendidikan, dan memiliki kapasitas kepemimpinan.
Persoalannya, apakah ruang sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan publik telah memberikan kesempatan yang adil bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa?
Selama ini, perempuan kerap disebut sebagai pilar keluarga, pendidik generasi, penjaga moral, dan penggerak kesejahteraan masyarakat.
Sebutan tersebut tentu penting dan memiliki makna mendalam. Namun, ada persoalan yang perlu dikritisi: jangan sampai penghormatan terhadap perempuan hanya berhenti pada ungkapan simbolis. Sementara dalam praktik pembangunan mereka masih menghadapi diskriminasi, keterbatasan akses, ketimpangan kesempatan, dan minimnya keterwakilan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.
Sudah saatnya cara pandang terhadap perempuan diubah. Perempuan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan subjek dan kekuatan utama pembangunan itu sendiri.
Mengakhiri Paradoks Pembangunan Perempuan
Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan demokrasi.
Perempuan semakin banyak mengakses pendidikan tinggi, memasuki dunia kerja, membangun usaha, menjadi akademisi, memimpin organisasi, bahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya menghapus ketimpangan.
Masih terdapat kesenjangan kesempatan kerja, perbedaan upah, beban kerja domestik yang tidak seimbang, kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, serta hambatan perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan.
Di sinilah letak paradoks pembangunan kita. Di satu sisi, perempuan dipuji sebagai kekuatan bangsa. Di sisi lain, tidak sedikit perempuan yang justru harus berjuang menghadapi sistem sosial dan budaya yang membatasi potensinya.
Kita sering berbicara tentang kesetaraan, tetapi belum sepenuhnya membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara.
Kita menginginkan perempuan berpendidikan tinggi, tetapi masih ada keluarga yang menganggap pendidikan anak perempuan bukan prioritas.
Kita mendorong perempuan menjadi pemimpin, tetapi masih terdapat stereotip bahwa kepemimpinan lebih pantas berada di tangan laki-laki.
Karena itu, persoalan perempuan bukan semata-mata persoalan individu perempuan. Ini adalah persoalan struktural, kebijakan, budaya, dan keberpihakan pembangunan.
Enam Peran Strategis Dalam Pembangunan
Perempuan Indonesia setidaknya memiliki enam peran strategis yang tidak boleh dipisahkan dari agenda pembangunan nasional.
Pertama, sebagai pendidik generasi. Perempuan memiliki peran penting dalam membangun karakter, kecerdasan, dan nilai kemanusiaan generasi mendatang. Namun, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab ibu.
Negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus berbagi tanggung jawab. Jangan sampai glorifikasi peran ibu justru menjadi alasan untuk membebankan seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada perempuan.
Kedua, sebagai pemimpin komunitas. Banyak perempuan menjadi penggerak perubahan di lingkungan keluarga, desa, organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan.
Mereka mengorganisasi solidaritas sosial, memperjuangkan kesejahteraan, dan membangun ketahanan masyarakat. Peran tersebut harus mendapatkan pengakuan, akses sumber daya, serta dukungan kebijakan.
Ketiga, sebagai penggerak ekonomi. Perempuan berkontribusi besar dalam ekonomi keluarga, UMKM, pertanian, industri kreatif, perdagangan, dan ekonomi digital.
Akan tetapi, kontribusi ekonomi perempuan sering kali tidak memperoleh penghargaan yang sepadan.
Perempuan pelaku UMKM membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan. Mereka membutuhkan akses pembiayaan, teknologi, pasar, pendampingan, dan perlindungan usaha.
Keempat, sebagai pembangun perdamaian. Perempuan memiliki kontribusi penting dalam merawat kerukunan, menyelesaikan konflik, membangun toleransi, dan memperkuat kohesi sosial.
Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, keterlibatan perempuan dalam membangun perdamaian merupakan kekuatan strategis untuk menjaga persatuan bangsa.
Kelima, sebagai pencipta pengetahuan. Perempuan tidak cukup hanya ditempatkan sebagai konsumen ilmu pengetahuan. Mereka harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk menjadi peneliti, inovator, akademisi, teknolog, dan pengembang peradaban.
Perguruan tinggi, pusat penelitian, dan dunia industri perlu membuka ruang yang lebih adil bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keenam, sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Perempuan memiliki kontribusi penting dalam memperjuangkan keadilan, kepedulian, perlindungan anak, kesetaraan, dan keberlanjutan lingkungan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya kebutuhan perempuan, melainkan fondasi bagi pembangunan yang bermartabat.
Pembangunan Tidak Boleh Mengorbankan Perempuan dan Anak
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah kemampuannya melindungi kelompok yang rentan.
Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus menjadi satu kesatuan agenda kebijakan.
Kita tidak bisa berbicara tentang Indonesia maju apabila perempuan masih menghadapi kekerasan, anak-anak kehilangan hak atas pendidikan, perkawinan anak masih terjadi, dan keluarga hidup dalam kemiskinan yang diwariskan antargenerasi.
Perlindungan perempuan dan anak bukan urusan domestik semata. Ini adalah tanggung jawab negara dan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, pelayanan publik, serta penegakan hukum.
Pemerintah perlu memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada seminar, deklarasi, dan kegiatan seremonial. Harus ada indikator yang terukur: meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, berkurangnya kekerasan, terbukanya akses ekonomi, meningkatnya kualitas pendidikan, serta tersedianya layanan perlindungan yang mudah dijangkau.
Pembangunan yang mengabaikan keselamatan perempuan dan masa depan anak sesungguhnya sedang membangun kemajuan di atas fondasi yang rapuh.
Empat Pondasi Transformasi Perempuan Indonesia
Ada empat fondasi yang perlu diperkuat untuk menghadirkan transformasi perempuan dalam pembangunan.
Pertama, keimanan. Pembangunan harus memiliki landasan moral dan etika. Dalam perspektif Islam, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki martabat kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai hamba Allah serta khalifah di bumi.
Tidak sepatutnya perbedaan jenis kelamin menjadi alasan untuk merendahkan martabat atau menutup kesempatan seseorang untuk berkontribusi dalam kebaikan.
Kedua, ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan instrumen pembebasan dan pemberdayaan. Perempuan harus memperoleh akses pendidikan yang bermutu, literasi digital, penguasaan teknologi, dan kesempatan mengembangkan kapasitas sepanjang hayat.
Di tengah revolusi kecerdasan buatan, perempuan tidak boleh menjadi kelompok yang tertinggal dalam transformasi digital.
Ketiga, kepemimpinan. Pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Perempuan perlu memperoleh ruang kepemimpinan yang substantif, bukan sekadar memenuhi representasi formal.
Kehadiran perempuan di lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat harus diikuti dengan kewenangan, kesempatan, dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan.
Keempat, transformasi global. Perempuan harus menjadi bagian dari perubahan dunia yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.
Agenda pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, ekonomi hijau, transformasi digital, dan perdamaian global membutuhkan perspektif serta kepemimpinan perempuan.
Saatnya Mengubah Cara Pandang Pembangunan
Persoalan mendasar yang perlu kita benahi adalah cara pandang terhadap perempuan. Jangan lagi memandang perempuan hanya berdasarkan fungsi domestiknya. Jangan pula menjadikan perempuan sekadar angka statistik untuk memenuhi target pembangunan atau simbol keberhasilan sebuah kebijakan.
Perempuan harus hadir sebagai manusia yang memiliki hak, gagasan, kompetensi, kebebasan, dan kapasitas menentukan masa depannya.
Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang berpihak. Dunia pendidikan harus membangun kesetaraan kesempatan.
Dunia usaha harus memberikan ruang karier dan perlindungan yang adil. Keluarga harus membangun kemitraan dalam pengasuhan dan tanggung jawab domestik. Sementara masyarakat harus mengakhiri stereotip yang menghambat potensi perempuan.
Laki-laki juga harus menjadi bagian dari perubahan ini. Pemberdayaan perempuan bukan kompetisi antara perempuan dan laki-laki.
Bukan pula upaya menggantikan dominasi satu pihak dengan pihak lain. Pemberdayaan perempuan adalah ikhtiar membangun kemitraan yang adil, saling menghormati, dan saling menguatkan.
Indonesia membutuhkan perempuan yang berpendidikan, mandiri, berdaya secara ekonomi, kuat secara moral, berani memimpin, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Indonesia juga membutuhkan laki-laki yang bersedia membangun ruang kemitraan, berbagi tanggung jawab, dan menghormati kapasitas perempuan.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan bangsa bukan hanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau pencapaian angka-angka statistik.
Kemajuan harus diukur dari seberapa jauh setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, memperoleh kesempatan untuk hidup bermartabat, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaiknya.
Perempuan Indonesia bukan pelengkap pembangunan. Mereka adalah bagian dari kekuatan yang menentukan arah pembangunan.
Bangsa yang memuliakan perempuan bukan hanya sedang memperjuangkan hak perempuan, tetapi sedang menyiapkan masa depan bangsanya sendiri.
(Prof. Triyo Supriyatno)
