Salafusshalih.com – Di tengah arus kapitalisme global yang semakin kuat, pertanyaan tentang arah pembangunan Indonesia terus kembali mengemuka.
Apakah bangsa ini akan sepenuhnya mengikuti logika pasar bebas? Apakah kesejahteraan cukup diserahkan kepada mekanisme kompetisi ekonomi?
Apakah pertumbuhan otomatis melahirkan keadilan? Ataukah ada sesuatu yang hilang dalam cara modern memandang pembangunan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang secara menarik disentuh oleh Prof. Didin S. Damanhuri dalam gagasannya tentang Ekonomi Pasar Pancasila.
Sebagai Guru Besar Ekonomi Politik IPB, dia menegaskan pentingnya menghadirkan mekanisme pasar yang tetap dibingkai oleh nilai-nilai keadilan sosial, moralitas, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan pembangunan.
Dalam pandangan tersebut, pasar tidak ditolak. Produktivitas tidak dimusuhi. Pertumbuhan ekonomi tidak dianggap musuh. Namun, seluruh instrumen ekonomi itu tidak boleh berjalan tanpa arah dan tanpa nilai.
Karena pasar yang kehilangan nilai akan berubah menjadi arena perebutan kepentingan.
Pertumbuhan yang kehilangan moralitas akan berubah menjadi ketimpangan.
Dan pembangunan yang kehilangan orientasi kemanusiaan akan berubah menjadi mesin yang menghasilkan angka-angka kemajuan tanpa menghadirkan keadilan yang sesungguhnya.
Menariknya, kegelisahan semacam ini bukan hanya muncul di Indonesia. Dunia modern sendiri sedang menghadapi sebuah paradoks besar.
Di satu sisi, teknologi berkembang sangat cepat. Produksi meningkat luar biasa. Akses informasi semakin mudah.
Namun, di sisi lain, ketimpangan ekonomi global justru semakin tajam, krisis ekologis semakin mengkhawatirkan, kesehatan mental semakin rapuh, dan berbagai bentuk alienasi sosial semakin meluas.
Manusia modern berhasil menaklukkan banyak hal di luar dirinya, tetapi sering kali kehilangan arah dalam memahami dirinya sendiri.
Di sinilah sebenarnya persoalan mulai memasuki wilayah yang lebih dalam daripada sekadar ekonomi.
Karena ekonomi tidak pernah benar-benar netral. Setiap sistem ekonomi lahir dari sebuah cara pandang tentang manusia.
Kapitalisme lahir dari cara pandang tertentu tentang kebebasan individu dan kepemilikan. Sosialisme lahir dari cara pandang tertentu tentang distribusi dan kesetaraan. Lliberalisme lahir dari cara pandang tertentu tentang otonomi manusia.
Demikian pula ekonomi Pancasila lahir dari pandangan bahwa pembangunan harus berpijak pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan.
Artinya, sebelum berbicara tentang sistem ekonomi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar: worldview.
Tentang bagaimana manusia memandang dirinya. Tentang bagaimana manusia memandang kehidupan. Tentang bagaimana manusia menentukan tujuan keberadaannya. Dan di sinilah Epistemologi Qurani memulai pembahasannya.
Dalam Seri Epistemologi Qurani dijelaskan bahwa setiap peradaban dibangun di atas fondasi epistemologis tertentu. Tidak ada sistem yang berdiri di ruang hampa. Tidak ada ekonomi yang bebas nilai. Tidak ada pembangunan yang bebas worldview.
Karena itu, persoalan terbesar dunia modern bukan sekadar salah mengelola ekonomi.
Persoalannya jauh lebih mendasar. Yaitu salah membaca realitas.
Inilah mengapa perjalanan Epistemologi Qurani dimulai dari satu kata yang sangat sederhana: iqra, bacalah.
Namun pertanyaannya: Apa yang dibaca? Bagaimana cara membacanya? Dan dengan kacamata apa manusia membaca realitas?
Modernitas menghasilkan limpahan data, tetapi tidak selalu menghasilkan pemahaman yang benar.
Manusia mengetahui banyak hal tentang dunia, tetapi sering kali kehilangan pemahaman tentang tujuan hidupnya. Manusia mampu menjelaskan bagaimana pasar bekerja, tetapi tidak selalu mampu menjelaskan untuk apa pasar itu ada.
Manusia mampu menghitung pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak selalu mampu menjawab untuk siapa pertumbuhan itu berlangsung.
Karena itu, persoalan utama bukan sekadar kurangnya informasi. Melainkan krisis dalam menentukan makna.
Di sinilah konsep Tauhid sebagai Epistemologi Ayat-Ayat Kehidupan menjadi sangat penting. Sebab pertanyaan paling mendasar bukan: “Bagaimana ekonomi tumbuh?” Tetapi: “Siapa yang menentukan arah pertumbuhan itu?”
Bukan: “Bagaimana memperoleh kekayaan?” Tetapi: “Untuk apa kekayaan itu digunakan?”
Bukan: “Bagaimana menguasai pasar?” Tetapi: “Apakah pasar melayani manusia atau justru manusia yang menjadi pelayan pasar?”
Dalam perspektif tauhid, Allah adalah pusat makna kehidupan. Karena itu, ekonomi bukan sekadar aktivitas produksi dan konsumsi.
Ekonomi adalah bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi. Harta bukan sekadar aset. Ia adalah titipan. Pasar bukan sekadar ruang transaksi. Ia adalah ruang ujian moral.
Kekuasaan bukan sekadar instrumen politik. Ia adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Dari sinilah lahir apa yang disebut sebagai worldview wahyu. Sebuah cara pandang yang tidak melihat pembangunan hanya sebagai pertumbuhan ekonomi.
Tidak melihat manusia hanya sebagai makhluk konsumtif. Tidak melihat negara hanya sebagai pengelola kekuasaan. Tetapi melihat seluruh aktivitas kehidupan sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah.
Sebaliknya, ketika wahyu dikeluarkan dari ruang ekonomi, perlahan-lahan lahirlah apa yang dalam Seri Epistemologi Qurani disebut sebagai krisis epistemologi.
Krisis ini terjadi ketika manusia kehilangan sumber orientasi tertingginya.
Keuntungan menjadi ukuran kebenaran. Popularitas menjadi ukuran keberhasilan. Mayoritas menjadi ukuran nilai. Pasar menjadi penentu makna.
Akibatnya, pembangunan berjalan, tetapi kehilangan arah. Kemajuan meningkat, tetapi ketimpangan tetap tumbuh. Kekayaan bertambah, tetapi keberkahan menghilang.
Di titik inilah gagasan Prof. Didin S. Damanhuri menjadi sangat menarik. Karena sesungguhnya dia sedang mengingatkan bahwa ekonomi membutuhkan fondasi nilai. Bahwa pasar harus dibingkai oleh moralitas. Bahwa pembangunan harus berpihak kepada keadilan sosial. Bahwa negara tidak boleh menyerahkan seluruh kehidupan kepada logika pasar semata.
Namun, Epistemologi Qurani melangkah satu tingkat lebih dalam lagi.
Ia tidak hanya bertanya: “Nilai apa yang harus mengendalikan ekonomi?” Tetapi juga: “Dari mana nilai itu berasal?” Siapa yang menentukan benar dan salah? Siapa yang menentukan adil dan tidak adil? Siapa yang menentukan tujuan pembangunan?
Selama sumber nilai itu tidak jelas, manusia akan terus berpindah dari satu ideologi ke ideologi lain, dari satu sistem ke sistem lain, tanpa pernah benar-benar menemukan arah.
Di sinilah Al-Qur’an memberikan fondasi yang sangat mendasar.
Allah berfirman:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.” (Al-A’raf: 96)
Perhatikan bahwa Al-Qur’an tidak memulai keberkahan dari pasar. Tidak memulai keberkahan dari pertumbuhan. Tidak memulai keberkahan dari teknologi.
Al-Qur’an memulainya dari iman dan takwa. Karena iman membentuk cara pandang. Takwa mengarahkan perilaku. Dan dari keduanya lahirlah sistem yang berkeadilan.
Maka persoalan bangsa sesungguhnya bukan sekadar memilih antara kapitalisme, sosialisme, atau Ekonomi Pasar Pancasila.
Persoalan yang lebih mendasar adalah worldview apa yang menjadi fondasi seluruh aktivitas ekonomi tersebut.
Sebab ekonomi yang kehilangan wahyu akan kehilangan arah. Pembangunan yang kehilangan tauhid akan kehilangan keberkahan.
Dan peradaban yang kehilangan sumber kebenarannya pada akhirnya akan kehilangan dirinya sendiri.
Karena itu, jalan keluar yang paling mendasar bukan hanya reformasi ekonomi. Bukan hanya reformasi politik. Tetapi rekonstruksi epistemologi.
Mengembalikan manusia kepada cara membaca realitas yang benar.
Mengembalikan tauhid sebagai pusat makna kehidupan. Dan mengembalikan wahyu sebagai cahaya yang menuntun arah pembangunan.
Sebab tujuan akhir sebuah bangsa bukan sekadar kemajuan. Tujuan akhirnya adalah keberkahan.
(Muhammad Hidayatulloh)
