Salafusshalih.com — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menapaki tahun pertamanya. Lembaga riset independen IndoStrategi Research Institute merilis hasil evaluasi yang menempatkan kinerja Kabinet Merah Putih pada kategori sedang dengan skor nasional 3,07 dari skala 5.
Temuan ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai stabil dan adaptif, namun publik masih menanti inovasi dan gebrakan kebijakan di berbagai bidang strategis, terutama hukum, HAM, dan ekonomi.
“Publik menilai ada stabilitas, tetapi belum terlihat percepatan reformasi yang signifikan di luar sektor-sektor unggulan,” tulis IndoStrategi dalam laporannya, Jumat (17/10/2025).
Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Kabinet Dapat Apresiasi
Bidang pemberantasan korupsi menjadi salah satu capaian positif dengan skor 3,50, menunjukkan arah yang membaik. Publik juga mengapresiasi langkah tegas Presiden dalam merombak kabinet dan menonaktifkan anggota DPR yang dinilai tidak aspiratif terhadap rakyat.
Namun, lembaga riset ini mencatat masyarakat masih menanti realisasi janji besar “17+8” yang menjadi ikon visi Prabowo–Gibran. Kinerja di bidang stabilitas harga (3,00), penegakan hukum dan HAM (2,93), serta penciptaan lapangan kerja (2,65) masih berada di zona sedang dan perlu perbaikan nyata.
Program Sosial Dinilai Baik, Tapi Butuh Tata Kelola Profesional
Beberapa program unggulan seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (3,42), Sekolah Rakyat (3,13), dan Sekolah Unggul Garuda (3,00) mendapat sambutan positif.
Namun, IndoStrategi menilai, kelembagaan dan pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar berdampak luas.
Sementara Program Makan Bergizi Gratis (2,68) dinilai punya ide brilian untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tapi perlu melibatkan sekolah dan masyarakat agar tidak seluruhnya dibebankan kepada APBN.
Penelitian ini melibatkan 424 narasumber dari 34 provinsi, terdiri dari aktivis, guru, dosen, pengusaha, dan pegawai pemerintahan, dengan tingkat pendidikan minimal sarjana. Pengumpulan data dilakukan sepanjang September hingga 13 Oktober 2025 melalui wawancara, analisis berita, dan telaah akademik.
Sepuluh Kementerian Dengan Kinerja Terbaik
IndoStrategi mencatat sepuluh kementerian dengan capaian tertinggi dalam evaluasi publik. Mayoritas berasal dari kementerian teknokratik dan non-politis yang bekerja berdasarkan profesionalisme birokrasi dan target yang terukur.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35); Kementerian Luar Negeri (3,32); Kementerian Agama (3,26); Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22); Kementerian Pertanian (3,21); Kementerian Keuangan (3,15); Kementerian Dalam Negeri (3,14); Kementerian Pertahanan (3,13); Kementerian Kehutanan (3,08); Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).
Lima Kementerian Dengan Kinerja Terendah
Lima kementerian lainnya masih perlu melakukan pembenahan serius karena berada di bawah skor 3,0. IndoStrategi menilai masalah utama mereka terletak pada koordinasi kebijakan, efektivitas birokrasi, dan tata kelola program publik.
Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81); Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (2,81); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) (2,79); Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2,74).
IndoStrategi mencatat pola menarik bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik dan tarik-menarik kepentingan partai.
Masih Dalam Fase Konsolidasi
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menilai bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran masih berada dalam fase konsolidasi kelembagaan.
“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo–Gibran untuk berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, pengawasan publik harus terus dilakukan agar pemerintah tetap bekerja keras,” ujar Ali Noer Zaman.
Sementara itu, Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi pemerintahan modern.
“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan aktif memberi masukan,” ujarnya.
Delapan Rekomendasi Strategis
IndoStrategi menyampaikan delapan rekomendasi utama untuk memperkuat kinerja kabinet di tahun kedua:
-
Perkuat koordinasi lintas kementerian dan atasi tumpang tindih kebijakan.
-
Perbaiki tata kelola hukum dan HAM, termasuk penyelesaian kasus pelanggaran masa lalu.
-
Pastikan reformasi birokrasi berjalan konsisten, bukan sekadar kosmetik.
-
Dorong penciptaan lapangan kerja nyata dan reformasi ketenagakerjaan.
-
Tingkatkan transparansi anggaran dan komunikasi publik.
-
Tegaskan netralitas TNI–Polri serta perkuat supremasi sipil.
-
Fokus pada pemerataan pembangunan daerah dan desa.
-
Jalankan program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis berbasis data dan akuntabilitas tinggi.
Tantangan dan Harapan
Dengan skor 3,07, IndoStrategi menilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran stabil namun belum progresif. Tahun kedua menjadi momentum krusial untuk mempercepat reformasi struktural dan mewujudkan janji besar kepada rakyat.
“Harapan publik kini tertuju pada tahun kedua. Di sinilah ujian sesungguhnya: apakah pemerintahan ini mampu mengubah stabilitas menjadi kemajuan nyata,” tulis IndoStrategi dalam penutup laporannya.
(Muhammad Nurfatoni)
