Ini Pentingnya Pemetaan Historis dan Sosiologis, Bedah Buku Salafisme-Wahabisme di UIN Jakarta

Salafusshalih.com – Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Studium Generale dan bedah buku bertajuk Salafisme-Wahabisme di Indonesia: Sebuah Pengantar, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Prof. Dr. Suwito, M.A. ini menjadi ruang diskusi ilmiah untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika gerakan Salafisme-Wahabisme sekaligus memperkuat moderasi beragama di Indonesia.
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur SPs UIN Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, M.A., serta Guru Besar sekaligus dosen SPs UIN Jakarta yang juga penulis buku, Prof. Drs. Jajang Jahroni, M.A., Ph.D. Hadir pula Dosen Universitas Indonesia sekaligus Tim Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Muhamad Syauqillah, S.H.I., M.Si., Ph.D., sebagai penanggap. Diskusi dipandu oleh Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dewi Anggraeni, M.A., dan diikuti mahasiswa program magister serta doktor.
Dalam sambutannya, Direktur SPs UIN Jakarta, Prof. Dr. Zulkifli, M.A., menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang berpartisipasi dalam forum ilmiah tersebut. Ia menegaskan, kegiatan ini bertujuan membekali sivitas akademika dan masyarakat luas dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan serta dinamika Salafisme-Wahabisme di Indonesia.
“Melalui forum akademik seperti ini, kami berharap para peserta mampu membaca fenomena keagamaan secara utuh, kritis, dan objektif sehingga dapat merespons dinamika yang berkembang dengan bijak,” ujarnya.
Memasuki sesi pemaparan, Prof. Jajang Jahroni menjelaskan bahwa menguatnya paham radikalisme di Indonesia bukanlah fenomena keagamaan yang tumbuh secara instan maupun organik. Menurutnya, perkembangan tersebut berkaitan dengan pertemuan berbagai faktor, mulai dari ideologi puritan, agenda politik negara, hingga dukungan finansial global.
“Gerakan ini bertransformasi dari sekadar pemurnian teologi di Semenanjung Arab menjadi instrumen diplomasi geopolitik berkat kekuatan petrodolar. Aliran dana transnasional itu masuk secara sistematis sejak era Orde Baru melalui jalur dakwah kampus hingga era Reformasi yang memberi ruang legal bagi pendirian yayasan dan media,” jelas Guru Besar UIN Jakarta tersebut.
Ia menambahkan, transmisi ideologi tersebut berlangsung melalui aliansi dengan jaringan lokal, salah satunya Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII). Menurut Jajang, dukungan dana dari donor luar negeri dimanfaatkan untuk membangun masjid eksklusif, pesantren, hingga media yang membentuk ekosistem tersendiri. Ia membandingkan perkembangan tersebut dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang dinilainya lebih akomodatif terhadap budaya lokal.
Perubahan Geopolitik dan Fragmentasi Jaringan
Jajang juga menyoroti perubahan lanskap geopolitik yang berkaitan dengan bergulirnya Visi 2030 di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Menurutnya, pergeseran prioritas dari pengaruh keagamaan menuju modernisasi ekonomi turut berdampak pada dukungan finansial terhadap jaringan-jaringan tertentu.
Perubahan tersebut, lanjutnya, membuat sejumlah yayasan lokal harus berupaya mempertahankan kegiatan secara mandiri setelah dukungan finansial terpusat berkurang. “Meski dukungan finansial terpusat meredup, ancaman tidak serta-merta hilang. Hilangnya kendali tunggal justru memicu fragmentasi, di mana kelompok-kelompok kecil terpecah dan berpotensi bermutasi menjadi sel-sel radikal independen yang bergerak secara sporadis,” tegasnya.
Pandangan tersebut menyoroti bahwa perubahan dukungan eksternal tidak serta-merta menghilangkan dinamika kelompok yang telah terbentuk. Karena itu, perkembangan jaringan dan kemungkinan perubahan pola gerakan tetap perlu dicermati melalui kajian yang memperhatikan konteks sosial, politik, dan keagamaan.
Pada sesi berikutnya, Muhamad Syauqillah menekankan pentingnya penelusuran historis dan sosiologis dalam memahami perkembangan gerakan puritan di Indonesia. Menurutnya, transmisi keilmuan yang berkaitan dengan gerakan tersebut telah berlangsung jauh sebelum Perang Padri dan kemudian berkembang melalui institusi modern serta jaringan sejumlah tokoh.
“Transmisi keilmuan ini sebenarnya sudah berakar jauh sebelum Perang Padri, lalu terlembaga lewat institusi modern serta jaringan tokoh seperti Mohammad Natsir,” paparnya.
Syauqillah kemudian membagi gerakan Salafi di Indonesia ke dalam dua tipologi politik. Pertama, quietism, yakni kecenderungan yang berfokus pada pemurnian akidah dan tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Kedua, assertive politics, yaitu kecenderungan yang aktif melakukan mobilisasi massa untuk mendorong formalisasi syariat.
Ia menjelaskan bahwa daya tarik pendekatan tekstual dalam gerakan tersebut dapat menjangkau kalangan terdidik. Sementara itu, pada era Reformasi, dinamika gerakan Islam juga ditandai dengan kemunculan Laskar Jihad di bawah komando Ja’far Umar Thalib.
Lebih lanjut, Tim Ahli BNPT tersebut memetakan sejumlah tahapan eskalasi yang menurutnya dapat mengarah pada ekstremisme kekerasan. Tahapan itu meliputi purifikasi ajaran, sikap intoleran terhadap tradisi lokal, delegitimasi Pancasila, hingga penggunaan kekerasan.
Syauqillah juga mengapresiasi buku karya Jajang Jahroni karena dinilai mampu memetakan jejaring gerakan secara tajam. Meski demikian, ia memberikan catatan mengenai pentingnya memperluas kajian sejarah, terutama terkait perkembangan pemikiran dan gerakan Islam setelah runtuhnya Kekhalifahan Turki Usmani.
“Buku ini sangat tajam memetakan jejaring yang ada. Namun, sebagai catatan kritis, kajian ke depan perlu kian memperdalam konteks sejarah pasca runtuhnya Kekhalifahan Turki Usmani. Pemetaan historis dan sosiologis yang mendalam sangat krusial agar kita dapat mengenali pola eskalasi sejak dini sebelum berkembang menjadi tindakan ekstremisme kekerasan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, SPs UIN Jakarta berharap publik dan para pemangku kebijakan memperoleh rujukan akademik yang lebih matang dalam memahami dinamika keagamaan. Diskusi ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada upaya merawat harmoni sosial, memperkuat moderasi beragama, serta menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
(Ahmad Fairozi)


