Pesta Partai Sudah Usai Bagi Generasi Muda Kiri Radikal: Refleksi Hari Sumpah Pemuda
Salafusshalih.com – Ada ironi dalam kehidupan politik generasi muda hari ini. Di satu sisi, mereka semakin kritis terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan berbagai kebijakan negara. Namun, di sisi lain, kepercayaan mereka terhadap partai politik justru merosot. Mereka ingin perubahan, tetapi enggan menyerahkan perjuangannya kepada partai. Politik tetap menarik; partailah yang mulai ditinggalkan.
Fenomena tersebut menarik direnungkan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober. Hampir satu abad silam, kaum muda Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kesadaran kolektif, melampaui sekat organisasi, identitas, dan kepentingan kelompok. Kini, di tengah perkembangan demokrasi modern, muncul pertanyaan berbeda: masihkah partai politik menjadi wadah yang dipercaya generasi muda untuk memperjuangkan perubahan?
Penelitian Carlo Genova dari Universitas Turin, Italia, menawarkan perspektif menarik. Dalam artikel berjudul The Party Is Over: Young Activists in Radical-Left Groups and Institutional Politics, yang diterbitkan jurnal Comparative European Politics (2026), Genova meneliti hubungan aktivis muda kiri radikal dengan politik kelembagaan.
Melalui wawancara terhadap 44 aktivis dari 38 kelompok kiri radikal di 14 kota Italia, ia menemukan kecenderungan yang mencolok. Para aktivis berusia 18–34 tahun tersebut bukan generasi yang apatis terhadap politik. Sebaliknya, mereka terlibat aktif dalam berbagai perjuangan sosial, tetapi sengaja menjaga jarak dari partai, termasuk partai yang secara ideologis dekat dengan mereka.
Temuan itu memperlihatkan paradoks demokrasi kontemporer: partisipasi politik dapat tumbuh justru ketika kepercayaan terhadap institusi perwakilan melemah.
Ketika Partai Kehilangan Kepercayaan
Mengapa generasi muda kiri radikal menjauhi partai yang seharusnya menjadi sekutu ideologis mereka? Jawabannya tidak sesederhana perbedaan strategi politik. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni ketidakcocokan antara cita-cita perubahan sosial dan cara partai menjalankan kekuasaan.
Sejarah politik Italia memberikan konteks penting. Partai Komunis Italia (Partito Comunista Italiano/PCI) pernah menjadi salah satu kekuatan komunis terbesar di Eropa Barat. Namun, perubahan politik setelah berakhirnya Perang Dingin membawa fragmentasi panjang. Sebagian kekuatan kiri bergerak menuju sosial demokrasi yang lebih moderat, sementara kelompok kiri radikal terpecah menjadi organisasi-organisasi kecil dengan pengaruh elektoral terbatas.
Di luar parlemen, tradisi gerakan otonom justru bertahan. Sejak gelombang gerakan sosial 1968 hingga perkembangan kelompok-kelompok radikal berikutnya, sebagian aktivis Italia membangun budaya politik yang mengutamakan kemandirian, demokrasi langsung, dan aksi kolektif.
Bagi generasi muda yang mewarisi tradisi tersebut, partai bukan lagi satu-satunya instrumen perubahan. Bahkan, partai sering dipandang sebagai bagian dari persoalan yang hendak mereka lawan.
Genova menemukan tiga lapis ketidakpercayaan. Pertama, partai dianggap memiliki budaya organisasi yang tua, birokratis, dan hierarkis. Kedua, sistem perwakilan dinilai membatasi keterlibatan langsung warga dalam menentukan keputusan politik. Ketiga, partai dianggap gagal menjawab persoalan kehidupan sehari-hari, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga ketidakpastian masa depan.
Seorang aktivis perempuan berusia 24 tahun, misalnya, menceritakan pengalamannya mengikuti beberapa pertemuan Rifondazione Comunista ketika berusia 17 tahun. Ia merasa seperti kembali ke abad ke-19. Alih-alih menemukan ruang dialog yang terbuka, ia justru berhadapan dengan ritual organisasi dan pertanyaan tentang kesediaannya menjadi anggota.
Pengalaman sederhana tersebut memperlihatkan jurang antargenerasi. Bagi partai, keanggotaan formal merupakan pintu masuk partisipasi. Bagi sebagian anak muda, justru di situlah kebebasan berpolitik mulai terasa dibatasi.
Kecurigaan semakin besar ketika partai dianggap hanya mendekati gerakan menjelang pemilu. Mobilisasi massa dimanfaatkan untuk memperoleh suara, sementara tuntutan perubahan yang lebih mendasar dikompromikan setelah kekuasaan diraih.
Karena itu, menjaga jarak dari partai bukan selalu berarti menolak politik. Justru sebaliknya, mereka berusaha mempertahankan politik dari kepentingan elektoral yang dianggap menyempitkan perjuangan.
Namun, penolakan tersebut tidak sepenuhnya mutlak. Sebagian aktivis masih menggunakan hak pilih untuk membatasi dampak kebijakan yang merugikan. Sebagian lainnya bersedia berkomunikasi dengan pemerintah lokal atau mendukung calon tertentu secara pribadi. Akan tetapi, keterlibatan pragmatis itu tidak otomatis mengembalikan kepercayaan terhadap partai. Pemilu boleh diikuti; otonomi gerakan tetap dipertahankan.
Politik di Luar Panggung Elektoral
Hal menarik lainnya dari penelitian Genova adalah perubahan makna partisipasi politik di kalangan aktivis muda. Bagi mereka, politik tidak berhenti pada pemilu, parlemen, atau perebutan jabatan. Politik juga berlangsung ketika warga membangun solidaritas, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan ruang kebudayaan, dan memperjuangkan kebutuhan komunitasnya.
Kelompok-kelompok yang diteliti Genova menjalankan beragam kegiatan: kursus bahasa, olahraga murah bagi anak-anak, kegiatan sepulang sekolah, pertunjukan seni, diskusi buku, penggalangan dana, hingga dukungan terhadap aksi buruh.
Aktivitas tersebut bukan sekadar pelengkap perjuangan ideologis. Di sanalah mereka mencoba mewujudkan bentuk kehidupan sosial yang dianggap lebih adil. Seorang aktivis, misalnya, menganggap penyediaan fasilitas olahraga murah bagi keluarga yang kesulitan ekonomi sebagai kemenangan politik. Ukurannya bukan jumlah kursi parlemen, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Di titik ini, terdapat perbedaan mendasar antara politik partai dan politik gerakan. Partai cenderung mengukur keberhasilan melalui perolehan suara dan kemampuan memengaruhi kebijakan. Sementara itu, kelompok aktivis tersebut juga menilai keberhasilan dari terbentuknya solidaritas dan hubungan sosial yang lebih setara.
Perbedaan itu tercermin dalam tata organisasi. Banyak kelompok mengandalkan majelis terbuka dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Pembagian tugas dilakukan secara sukarela, mengikuti kemampuan dan kesediaan anggota. Mereka berusaha menghindari hierarki formal yang dianggap membatasi partisipasi.
Tentu, model tersebut bukan tanpa kelemahan. Pengaruh informal tetap muncul dari anggota yang lebih berpengalaman, berkarisma, atau aktif. Pengambilan keputusan melalui konsensus pun dapat berlangsung lambat dan melelahkan.
Namun, bagi para aktivis, proses tersebut justru menjadi bagian dari tujuan perjuangan. Mereka tidak sekadar menginginkan masyarakat demokratis pada masa depan, tetapi berusaha mempraktikkannya dalam kehidupan organisasi sekarang.
Ada dimensi lain yang sering luput dari pembacaan politik formal: kebutuhan akan identitas dan rasa memiliki. Sebagian aktivis bergabung karena kemarahan terhadap ketidakadilan. Sebagian menemukan komunitas melalui musik, pertemanan, dan kegiatan kebudayaan. Sebagian lainnya memperoleh ruang belajar, pengakuan, serta kesempatan mengembangkan kemampuan diri.
Dengan demikian, gerakan sosial tidak hanya menawarkan ideologi, tetapi juga pengalaman hidup bersama. Partai yang terlalu sibuk dengan prosedur, elite, dan agenda elektoral sulit menandingi daya tarik tersebut.
Meski demikian, temuan Genova tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa seluruh generasi muda telah meninggalkan partai. Penelitiannya berfokus pada kelompok kiri radikal di Italia, bukan keseluruhan pemuda Eropa, apalagi Indonesia. Yang dapat dipetik ialah penjelasan tentang mengapa aktivisme politik dapat berkembang tanpa harus bergantung pada organisasi kepartaian.
Sumpah Pemuda dan Masa Depan Partisipasi Politik
Lantas, apa relevansinya dengan Hari Sumpah Pemuda di Indonesia? Sumpah Pemuda 1928 lahir dari keberanian generasi muda membangun kesadaran politik yang melampaui kepentingan kelompoknya. Organisasi-organisasi pemuda dengan latar belakang berbeda menemukan titik temu dalam cita-cita kebangsaan.
Peristiwa itu mengajarkan bahwa kekuatan pemuda tidak semata-mata terletak pada wadah organisasinya, tetapi pada kemampuan mengubah keresahan menjadi agenda kolektif.
Dalam konteks demokrasi sekarang, pelajaran tersebut tetap relevan. Partai politik memang memiliki fungsi penting dalam sistem perwakilan, termasuk menyalurkan aspirasi, melakukan kaderisasi, dan memperjuangkan kebijakan. Namun, keberadaan partai tidak dengan sendirinya menjamin bahwa aspirasi generasi muda benar-benar terwakili.
Ketika organisasi politik lebih sibuk mengurus persaingan elite daripada persoalan masyarakat, jarak dengan pemuda berpotensi semakin lebar. Terlebih jika partisipasi anak muda hanya dihargai sebatas menjadi relawan kampanye, penggerak media sosial, atau penyumbang suara.
Penelitian Genova sekaligus mengingatkan bahwa keterlibatan politik tidak selalu dapat diukur dari keanggotaan partai dan partisipasi pemilu. Anak muda yang bekerja dalam komunitas pendidikan, advokasi sosial, gerakan lingkungan, atau solidaritas warga juga sedang menjalankan peran politik dalam pengertian yang luas.
Namun, romantisasi gerakan di luar partai pun perlu dihindari. Otonomi organisasi tidak otomatis menghasilkan perubahan struktural. Gerakan yang kuat di tingkat komunitas tetap menghadapi tantangan ketika tuntutannya harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Sebaliknya, partai yang memiliki akses terhadap kekuasaan dapat kehilangan legitimasi ketika terputus dari kehidupan masyarakat.
Karena itu, persoalannya bukan memilih antara partai dan gerakan, melainkan bagaimana keduanya dapat berhubungan tanpa saling meniadakan.
Refleksi Sumpah Pemuda semestinya mendorong pembaruan cara pandang terhadap partisipasi generasi muda. Mereka tidak cukup hanya diajak masuk ke struktur politik yang sudah tersedia. Aspirasi, kritik, dan bentuk-bentuk pengorganisasian baru mereka juga perlu memperoleh tempat dalam kehidupan demokrasi.
Bagi partai, ini merupakan peringatan. Regenerasi tidak cukup dilakukan dengan menampilkan wajah muda di panggung kampanye. Yang lebih mendasar adalah memperbarui budaya organisasi, membuka ruang pengambilan keputusan, dan membuktikan keberpihakan terhadap persoalan nyata masyarakat.
Judul penelitian Genova, The Party Is Over, mengandung ironi yang tajam. Pesta partai boleh jadi telah usai bagi sebagian generasi muda kiri radikal Italia. Namun, berakhirnya kepercayaan terhadap partai tidak berarti berakhirnya semangat berpolitik.
Justru di luar panggung elektoral, mereka sedang mencari cara lain untuk memperjuangkan perubahan. Dan pada momentum Sumpah Pemuda, pertanyaan penting bagi demokrasi Indonesia bukan sekadar apakah generasi muda masih tertarik kepada partai. Melainkan, apakah partai masih mampu membuat dirinya relevan bagi generasi yang ingin mengubah keadaan?
(Layyin Lala)
