Salafusshalih.com – Agustus selalu datang dengan warna yang sama. Bendera merah putih mulai berkibar di sudut-sudut kampung, jalan-jalan dipenuhi umbul-umbul, anak-anak berlatih lomba tujuhbelasan, sementara negara kembali menghidupkan ingatan kolektif tentang perjuangan, pengorbanan, dan kemerdekaan. Bulan ini bukan sekadar penanda pergantian kalender, melainkan ruang tempat bangsa Indonesia menegaskan kembali siapa dirinya. Di sinilah nasionalisme diperingati dan diproduksi ulang melalui simbol, perayaan, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa.
Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap momentum besar selalu melahirkan kontestasi. Selalu ada pihak yang bekerja untuk meruntuhkan optimisme. Akan selalu ada kelompok yang menyusupkan narasi perpecahan di tanah air. Dan ketika kemerdekaan diposisikan sebagai capaian bersama, selalu muncul suara-suara yang berusaha meyakinkan publik bahwa Indonesia sesungguhnya belum benar-benar merdeka. Perebutan itu bukan lagi tentang wilayah, melainkan tentang cara pandang: siapa yang berhasil menguasai pikiran masyarakat.
Inilah wajah terorisme yang semakin sulit dikenali. Ancaman memang masih dapat berupa serangan fisik, tetapi pengalaman Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan negara menekan aksi aksi teror telah berkembang cukup baik. Aparat berhasil mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok teror, menangkap para pelaku, hingga mengurangi kapasitas mereka untuk melakukan serangan. Keberhasilan tersebut patut diapresiasi. Akan tetapi, keberhasilan itu juga melahirkan konsekuensi serius, yaitu evolusi terorisme.
Kelompok teror tidak pernah identik dengan satu metode. Ketika satu cara tidak lagi efektif, mereka akan mencari cara lain yang adaptif. Hari ini propaganda menjadi senjata yang lebih murah, lebih aman, dan dalam banyak situasi justru lebih efektif. Ironisnya, propaganda mampu mengubah cara berpikir ribuan orang secara perlahan tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Teror yang dulu terdengar kini berubah menjadi teror yang nyaris tidak terdengar. Terorisme bekerja melalui layar gadget, ruang-ruang diskusi digital, algoritma medsos, hingga komunitas-komunitas yang tampak biasa tetapi perlahan menggeser orientasi berpikir anggotanya.
Perubahan tersebut membuat definisi kewaspadaan ikut berubah. Dahulu masyarakat akan segera merasa terancam ketika melihat orang membawa senjata atau bahan peledak. Kini ancaman bisa hadir melalui unggahan yang terus-menerus mempertanyakan legitimasi negara, mengadu domba antarkelompok masyarakat, membangun kebencian terhadap institusi, atau membingkai ideologi transnasional sebagai satu-satunya jalan keluar masalah bangsa. Semuanya dikemas dengan bahasa santun, visual menarik, bahkan dibungkus dengan tema hijrah, kepemudaan, literasi, keluarga, dan self-improvement.
Karena itu, Agustus memiliki arti strategis bagi kelompok-kelompok yang sejak lama memandang nasionalisme sebagai penghalang agenda ideologis. Momentum kemerdekaan menghadirkan perhatian publik yang besar terhadap simbol-simbol kebangsaan. Momentum tersebut juga menjadi peluang untuk menyisipkan kontra-narasi bahwa nasionalisme bertentangan dengan agama, bahwa sistem negara gagal menghadirkan keadilan, atau bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah kemerdekaan semu selama ideologi tertentu belum ditegakkan. Narasi demikian kini beredar tanpa batas melalui medsos, podcast, kanal video, grup percakapan, hingga ekosistem digital yang memungkinkan satu konten menjangkau jutaan orang hanya dalam hitungan jam.
Terorisme tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan yang selesai melalui penegakan hukum. Ia telah berkembang menjadi persoalan sosial-politik, budaya, bahkan teknologi. Pertarungan melawan terorisme berlangsung di ruang digital yang setiap hari dikunjungi hampir seluruh warga negara. Pertempuran itu terjadi di beranda di kolom komentar, di kanal video, di ruang obrolan daring, dan bahkan di ruang keluarga ketika seseorang mulai menerima informasi secara sepihak tanpa pernah menguji kebenarannya.
Itulah sebabnya, membicarakan kewaspadaan terhadap terorisme pada bulan kemerdekaan ini adalah tentang kewaspadaan, sebagai ikhtiar menjaga makna kemerdekaan itu sendiri. Sebab kemerdekaan tidak diancam hanya oleh mereka yang membawa senjata, namun juga oleh mereka yang secara sistematis berusaha mengikis kepercayaan masyarakat terhadap fondasi kehidupan berbangsa. Suatu bangsa tidak selalu runtuh karena ledakan bom. Dalam banyak kasus, sebuah bangsa justru melemah ketika warganya berhenti percaya kepada negaranya, saling mencurigai satu sama lain, dan membiarkan propaganda menggantikan nalar.
Agustus, dengan demikian, merupakan bulan refleksi tentang bagaimana bangsa ini menjaga kemerdekaannya dari ancaman yang terus berubah bentuk. Jika perjuangan merebut kemerdekaan tidak mudah, maka mempertahankan kemerdekaan pun menuntut kewaspadaan yang tak kalah besar. Musuh boleh berganti wajah, metode boleh berubah, tetapi tujuan mereka tetap sama: melemahkan persatuan, meruntuhkan legitimasi negara, dan membuka ruang bagi berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan Indonesia.
Agustus: Perebutan Makna Kemerdekaan
Kelompok teror tidak pernah memandang momentum nasional sebagai peristiwa yang netral. Hari-hari besar kenegaraan selalu dibaca sebagai ruang kontestasi, yakni saat perhatian publik sedang terkonsentrasi pada negara, simbol-simbol kebangsaan, dan identitas nasional. Masalahnya, semakin besar perhatian masyarakat terhadap suatu peristiwa, semakin besar pula peluang untuk menyisipkan narasi tandingan. Bulan Agustus menjadi momen yang bernilai strategis bagi kelompok-kelompok yang sejak lama memiliki agenda menggerogoti kebangsaan.
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi kelompok yang berusaha mendefinisikan ulang makna kemerdekaan sesuai dengan ideologi yang mereka yakini. Berbagai pemberontakan berlatar ideologi, gerakan Negara Islam Indonesia (NII), hingga perkembangan jaringan teror semacam JI dan JAD pada dasarnya memperlihatkan satu pola serupa: kemerdekaan Indonesia dianggap belum selesai selama negara tidak disusun berdasarkan sistem Daulah. Artinya, persoalan utamanya tidak terletak pada apakah Indonesia telah merdeka dari penjajahan, melainkan apakah Indonesia telah sesuai dengan tafsir ideologis mereka.
Pandangan tersebut kemudian berkembang mengikuti perubahan zaman. Ada perbedaan signifikan selama dua dekade terakhir. Mereka menyadari bahwa kemampuan negara dalam aspek keamanan semakin kuat, penegakan hukum semakin cepat, dan ruang gerak organisasi semakin sempit. Konsekuensinya, strategi pun mengalami transformasi. Pertempuran tidak lagi diarahkan untuk merebut kota, melainkan merebut opini; bukan lagi menguasai kawasan, tetapi menguasai cara berpikir masyarakat Indonesia.
Transformasi tersebut dapat dilihat dari evolusi berbagai kelompok teror di Indonesia. Menurut sebuah sumber, JI tengah membangun kekuatan secara diam-diam, tidak bubar sepenuhnya. Jaringan afiliasi ISIS seperti JAD, contoh lainnya, tetap eksis secara sporadis, membuka ruang bagi lahirnya lone actor. Mungkin hanya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sukses dipersempit ruang geraknya melalui operasi keamanan berkelanjutan hingga organisasi tersebut praktis kehilangan kapasitas operasionalnya selama-lamanya.
Yang jelas, terorisme selalu memperlihatkan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Ketika organisasi melemah, ideologi tetap hidup. Ketika struktur dihancurkan, jejaring sosial tetap bekerja. Ketika markas ditinggalkan, ruang digital menjadi tempat persembunyian baru. Karena itulah, ukuran keberhasilan kontra-terorisme perlu mempertanyakan satu hal: apakah narasi yang para teroris sebarkan melemah, atau justru menemukan saluran baru yang tidak disadari orang-orang, bahkan pemerintah?
Di titik itulah Agustus memiliki makna yang berbeda dalam perspektif terorisme. Ketika negara mengajak masyarakat mengingat perjuangan para pendiri bangsa, mereka justru akan berusaha menghadirkan narasi bahwa perjuangan tersebut belum selesai. Ketika pemerintah mengangkat tema persatuan, mereka akan menyisipkan pesan tentang kegagalan negara. Ketika masyarakat memasang bendera merah putih sebagai simbol kebanggaan nasional, mereka akan berusaha menggeser perhatian publik kepada isu-isu yang menumbuhkan rasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap negara. Semua persoalan tersebut dijadikan pintu masuk untuk menawarkan ideologi alternatif yang bertentangan dengan konsensus NKRI.
Perubahan metode tersebut semakin terlihat setelah HTI, kelompok transnasional paling solid, unjuk gigi. Berakhirnya status hukum mereka tidak identik dengan berhentinya penyebaran gagasan tentang khilafah. Justru sejak saat itu pola propaganda mengalami metamorfosis. Jika dahulu simbol, jargon, dan seruan mengenai khilafah disampaikan secara terbuka melalui konferensi, demonstrasi besar, maupun atribut organisasi, kini pendekatan yang digunakan begitu adaptif dan sulit dikenali masyarakat awam.
Propaganda tidak lagi selalu berbicara tentang khilafah secara eksplisit, dan bergeser menjadi narasi tentang self-improvement, penguatan identitas Muslim, dan gaya hidup halal anak muda. Tidak sedikit kegiatan yang secara permukaan tampak sebagai ruang edukasi atau pengembangan diri, tetapi secara perlahan membangun cara pandang bahwa sistem kehidupan saat ini gagal menghadirkan solusi, sementara sistem alternatif yang mereka yakini diposisikan sebagai jawaban atas seluruh persoalan umat. Bahasa yang digunakan pun berubah. Konfrontasi diganti dengan persuasi. Agitasi diganti dengan inspirasi. Ideologi dibungkus dalam kemasan motivasi.
Karena itu, propaganda perlu dipahami sebagai strategi jangka panjang untuk membangun identitas, loyalitas, dan cara berpikir. Tujuan akhirnya adalah membentuk persepsi kolektif bahwa negara adalah sumber utama persoalan, sementara ideologi transnasional dipersepsikan sebagai solusi yang seolah autentik. Ketika persepsi itu berhasil ditanamkan, maka kebutuhan akan mobilisasi besar-besaran menjadi jauh lebih kecil. Seseorang yang telah meyakini sebuah narasi akan dengan sukarela menyebarkannya kepada orang lain tanpa merasa sedang menjadi bagian dari propaganda.
Agustus merupakan panggung yang sangat ideal bagi kontestasi tersebut. Kelompok teror akan selalu berusaha menggeser makna peringatan kemerdekaan dengan menyebarkan narasi bahwa nasionalisme tidak memiliki nilai, bahwa negara telah gagal, atau bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah thaghut. Inilah sebabnya mengapa kewaspadaan pada bulan Agustus tidak boleh dipahami semata sebagai antisipasi terhadap kemungkinan serangan fisik. Yang jauh lebih penting adalah menjaga agar ruang publik tidak dikuasai oleh propaganda yang secara perlahan mengikis kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
Perebutan terbesar bukanlah soal siapa yang menguasai sebuah wilayah, melainkan siapa yang berhasil menentukan cara masyarakat memaknai Indonesia. Sebab negara tidak akan runtuh hanya karena serangan senjata. Militer negara ini terlalu canggih untuk dikalahkan. Namun, negara dapat melemah ketika semakin banyak warganya kehilangan kepercayaan terhadap fondasi kebangsaan yang selama ini menyatukan mereka. Terorisme memahami kenyataan itu. Karena itulah, perang utama mereka bukan lagi perang memperebutkan tanah, melainkan perang memperebutkan kesadaran masyarakat.
Teroris Menunggu Kelengahan
Harus diakui, Indonesia hari ini berada pada posisi yang jauh lebih siap dibandingkan satu atau dua dekade silam dalam menghadapi ancaman terorisme. Berbagai operasi penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten telah berhasil mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok teror, menangkap tokoh-tokoh penting, hingga mengurangi kemampuan mereka melakukan serangan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kapasitas operasional organisasi-organisasi teror di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Peristiwa bom dengan korban massal yang dahulu menjadi ancaman rutin, kini semakin jarang terjadi.
Namun keberhasilan tersebut justru menghadirkan tantangan baru yang tidak kalah serius. Ketika serangan fisik semakin sulit dilakukan, kelompok ekstrem tidak serta-merta kehilangan tujuan. Mereka hanya mengganti medan pertempuran. Jika dahulu sasaran utamanya adalah ruang publik melalui aksi kekerasan, kini sasaran mereka adalah ruang pikir masyarakat melalui perang persepsi. Dengan kata lain, ketika negara berhasil mengamankan jalanan, kelompok ekstrem berpindah menguasai percakapan.
Perubahan itu adalah bentuk adaptasi. Organisasi ekstrem sejak lama dikenal memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan tekanan yang dihadapi. Semakin kuat penegakan hukum, semakin kreatif metode penyebaran ideologi. Maka tidak mengherankan apabila beberapa tahun terakhir justru terjadi peningkatan aktivitas propaganda digital, penyebaran narasi anti-negara, glorifikasi tokoh-tokoh ekstrem, hingga proses radikalisasi yang berlangsung tanpa tatap muka. Mereka memahami bahwa membangun satu orang yang yakin terhadap ideologi mereka sering kali lebih berharga daripada menggerakkan satu organisasi besar yang mudah dipantau aparat.
Di era digital, propaganda memiliki keunggulan yang tidak pernah dimiliki generasi teroris sebelumnya: murah, cepat, lintas batas, anonim, dan dapat direproduksi tanpa batas. Satu video berdurasi beberapa menit dapat ditonton jutaan kali. Satu potongan ceramah dapat dipotong, dipelintir, lalu disebarkan ulang ke berbagai platform. Satu narasi provokatif dapat berpindah dari kanal video ke grup percakapan, lalu menjadi bahan diskusi di ruang-ruang yang sama sekali tidak berkaitan dengan isu keamanan. Dalam situasi demikian, propaganda tidak lagi bergantung pada organisasi formal. Siapa pun dapat menjadi penyebar, bahkan tanpa menyadari bahwa dirinya sedang memperkuat agenda kelompok tertentu.
Yang membuat persoalan ini semakin kompleks adalah cara kerja algoritma medsos. Algoritma pada dasarnya dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Konten yang memancing emosi, kemarahan, kontroversi, atau rasa takut cenderung memperoleh interaksi lebih tinggi. Akibatnya, narasi yang bersifat ekstrem mendapatkan ruang distribusi yang lebih luas dibandingkan narasi yang moderat dan argumentatif. Pengguna yang beberapa kali mengakses konten tertentu akan terus disuguhi konten serupa, menciptakan ruang gema yang mempersempit perspektif dan memperkuat keyakinan keliru yang telah dimiliki sebelumnya.
Seseorang tidak harus mengikuti baiat atau menghadiri pertemuan tertutup untuk mulai terpapar ideologi teror. Cukup dengan pola konsumsi informasi yang terus-menerus, seseorang masuk ke dalam ekosistem digital yang secara perlahan mengubah cara berpikirnya. Hari pertama mungkin hanya menonton video motivasi. Hari berikutnya mulai diperkenalkan pada narasi tentang ketidakadilan negara. Setelah itu muncul konten mengenai kegagalan demokrasi, glorifikasi tokoh-tokoh tertentu, hingga pembenaran terhadap tindakan kekerasan. Seluruh proses tersebut berlangsung bertahap sehingga tidak terasa sebagai proses radikalisasi.
Di sinilah konsep leaderless resistance atau perlawanan tanpa pemimpin menjadi semakin relevan. Jika dahulu aparat cukup berfokus pada organisasi, struktur komando, atau figur sentral, kini ancaman dapat muncul dari orang-orang yang bergerak sendiri setelah mengonsumsi propaganda dalam waktu yang lama. Fenomena lone actor memperlihatkan bahwa seseorang tidak harus memiliki hubungan langsung dengan jaringan teroris untuk melakukan aksi kekerasan. Cukup memiliki keyakinan ideologis yang dibangun melalui ruang digital, seseorang akan bertindak sendiri. Ini sulit dideteksi karena tidak selalu meninggalkan jejak organisasi.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa ukuran keberhasilan kontra-terorisme tidak boleh lagi hanya dihitung dari jumlah penangkapan atau banyaknya senjata yang disita. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah negara mampu mengurangi proses radikalisasi sebelum seseorang berubah menjadi pelaku. Pencegahan harus berjalan jauh sebelum penindakan. Jika penindakan berbicara tentang mereka yang sudah terpapar, maka pencegahan berbicara tentang masyarakat yang jangan sampai pernah terpapar.
Menjelang momen Agustus, perang narasi biasanya semakin menguat. Bukan karena kelompok teror memiliki kepentingan terhadap upacara bendera atau lomba tujuhbelasan, melainkan karena perhatian masyarakat sedang terkonsentrasi pada seremoni kebangsaan. Inilah waktu terbaik untuk membangun kontra-narasi. Ketika publik sedang berbicara mengenai persatuan, mereka menyodorkan isu perpecahan. Ketika masyarakat membicarakan jasa para pahlawan, mereka menggiring opini tentang kegagalan negara. Ketika optimisme tumbuh, mereka menyebarkan pesimisme. Tujuannya untuk mengikis rasa memiliki terhadap Indonesia.
Karena itu, kewaspadaan di sini tidak bermaksud mendorong kepanikan. Justru masyarakat perlu menghindari dua sikap yang sama-sama berbahaya: menganggap ancaman sudah selesai karena aksi bom menurun, atau melihat setiap ekspresi keagamaan sebagai ancaman keamanan. Keduanya sama-sama keliru. Indonesia dibangun di atas kebebasan beragama dan demokrasi konstitusional. Yang harus diwaspadai bukanlah agama, melainkan penyalahgunaan agama sebagai instrumen politik terorisme yang menghalalkan permusuhan, delegitimasi negara, dan pembenaran terhadap amaliah teroris.
Di sinilah pendekatan kontra-terorisme harus semakin komprehensif. Penegakan hukum tetap menjadi fondasi utama, tetapi tidak mungkin bekerja sendirian. Pertempuran hari ini adalah pertarungan narasi, sehingga negara juga membutuhkan kemampuan membangun narasi tandingan yang sama kuatnya. Kontra-propaganda harus mampu menghadirkan optimisme, memperkuat identitas kebangsaan, serta menunjukkan bahwa Islam, nasionalisme, dan demokrasi itu saling berkelindan. Kekosongan ruang digital akan selalu diisi oleh pihak yang paling aktif. Karena itu, ruang tersebut tidak boleh dibiarkan hanya dikuasai oleh mereka yang membawa agenda terorisme.
Penguatan komunitas juga menjadi elemen yang tak kalah strategis. Keluarga, sekolah, kampus, organisasi kemasyarakatan, rumah ibadah, hingga komunitas-komunitas lokal sesungguhnya merupakan sistem deteksi dini yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka lebih dahulu melihat perubahan perilaku seseorang dibandingkan aparat keamanan. Ketika ruang-ruang sosial tersebut memiliki ketahanan yang baik, proses radikalisasi akan jauh lebih sulit berkembang. Sebaliknya, ketika masyarakat bersikap apatis, kelompok ekstrem memperoleh ruang yang lebih luas untuk melakukan infiltrasi secara perlahan.
Sinergi antarlembaga juga harus terus diperkuat. Aparat memiliki kapasitas penegakan hukum. Pemerintah memiliki instrumen kebijakan. Lembaga pendidikan memiliki fungsi membangun karakter. Ormas sipil memiliki kedekatan dengan masyarakat. Tokoh agama memiliki otoritas moral. Platform digital memiliki kendali atas ekosistem distribusi konten. Masing-masing tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Terorisme modern memanfaatkan jejaring yang luas, sehingga respons negara pun harus dibangun melalui jejaring yang sama luasnya.
Agustus mesti menjadi momentum memasang kesadaran di dalam pikiran. Kemerdekaan bukan sekadar warisan sejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, tetapi ruang hidup yang harus dijaga setiap hari. Menjaga kemerdekaan pada abad ke-21 tidak cukup dilakukan dengan memperkuat pertahanan fisik negara, melainkan juga dengan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap infiltrasi ideologi ekstrem yang semakin canggih dan semakin sulit dikenali.
Sebab kemenangan melawan terorisme tidak hanya diukur dari tidak adanya bom yang meledak. Itu belum cukup. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika propaganda gagal mengubah cara berpikir masyarakat, ketika upaya memecah-belah bangsa tidak menemukan ruang untuk tumbuh, dan ketika rasa memiliki terhadap Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah derasnya arus disinformasi dan polarisasi. Ledakan memang dapat menghancurkan bangunan dalam hitungan detik, tetapi propaganda yang dibiarkan tanpa perlawanan dapat meruntuhkan fondasi kebangsaan secara perlahan.
Agustus mengingatkan bahwa kemerdekaan adalah proyek kebangsaan yang terus diperjuangkan oleh setiap generasi. Dulu para pendiri bangsa mempertahankannya dari kolonialisme bersenjata. Hari ini, tugas kita adalah mempertahankannya dari kolonialisme ideologi, propaganda digital, dan terorisme yang berusaha merampas kesadaran kebangsaan dari dalam. Selama rasa percaya terhadap Indonesia tetap hidup di hati rakyatnya, selama persatuan dikalahkan oleh kebencian, dan selama propaganda gagal menggeser komitmen terhadap Pancasila serta NKRI, maka sesungguhnya kemerdekaan itu masih terus dimenangkan. Merdeka!
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
(Ahmad Khoiri)
