Salafusshalih.com – Agustus ini seharusnya menjadi bulan yang membangkitkan optimisme nasional. Namun, menjelang peringatan HUT ke-81 RI, masyarakat justru dijejali rentetan kabar yang menggerus kepercayaan terhadap tata kelola negara. Korupsi MBG, program unggulan Presiden Prabowo, menjadi pukulan telak bagi janji menghadirkan negara yang bersih dan efektif. ‘Kerugian negara triliunan rupiah’ menjadi bahasan di pos-pos ronda dan pasar-pasar. Masyarakat riuh dan semua khawatir.
Pada saat yang sama, kasus demi kasus korupsi terus bermunculan seolah tidak memberi ruang bagi masyarakat untuk menghela napas dari ‘kebiadaban sejumlah pejabat’. Penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan hibah lahan, pengadaan barang dan jasa, hingga OTT terhadap kepala daerah memperlihatkan bahwa penyakit korupsi mengakar kuat di tanah air. Pemerintah dianggap tidak efektif dan masyarakat merasa belum merdeka, atau layak merayakan Hari Kemerdekaan.
Di bidang ekonomi, keresahan publik juga memiliki pijakan yang riil. Defisit APBN hingga pertengahan 2026 melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipicu percepatan belanja negara, termasuk pembiayaan MBG dan KDMP, sementara penerimaan negara tidak tumbuh sebanding. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya risiko arus modal keluar, serta lonjakan harga minyak dunia juga semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Kombinasi faktor-faktor tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat: seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi gejolak global jika beban fiskal domestik terus meningkat? Apakah benar bahwa bulan ini akan terjadi gejolak massal dan chaos di tengah masyarakat?
Belum selesai dengan persoalan fiskal, publik kembali disuguhi perkara-perkara korupsi yang ‘gak ngotak’ di sektor-sektor strategis. Dugaan penyimpangan tata kelola impor gula, tata niaga minyak mentah dan produk kilang, hingga kasus kredit bermasalah di lembaga pembiayaan negara dan bank-bank milik daerah mempertontonkan kebocoran keuangan negara di sektor yang langsung berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Masyarakat merasa kesejahteraan mereka dikorbankan.
Itu semua belum termasuk pajak yang semakin hari semakin dirasa tidak waras. Lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak, BUMN hanya menyumbang sebesar upil, namun pada saat yang sama para pejabat terlihat hidup mewah, makan uang haram rakyat, dan korupsi triliunan tanpa penindakan yang memadai. Masyarakat semakin kesal dan muak, emosi sudah sampai di ubun-ubun, sementara pemerintah dianggap ‘tuli’ dari semua kebobrokan tersebut.
Karena itu, tidak mengherankan apabila menjelang Hari Kemerdekaan masyarakat diliputi kegelisahan. Kekhawatiran terhadap korupsi, tekanan ekonomi, dan kualitas pemerintahan merupakan respons akan realitas di depan mata. Masyarakat kemudian susah untuk membedakan antara kegelisahan yang berlandaskan fakta dan ketakutan yang sengaja diproduksi melalui rumor, spekulasi, serta disinformasi. Apakah kekhawatiran mereka riil atau hasil framing pun tidak jelas.
Ironisnya, ketika keresahan yang sah diubah menjadi narasi bahwa negara sedang berada di ambang kehancuran tanpa dasar yang dapat diverifikasi, maka yang sedang dipertaruhkan bukan lagi sekadar citra pemerintah, melainkan ketenangan masyarakat dan kualitas ruang publik menjelang peringatan kemerdekaan. Maka, masalah ini perlu ditanggapi dan tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai ada yang memancing di air keruh, karena yang menderita nanti adalah masyarakat itu sendiri.
Realitas yang sedang dihadapi Indonesia saat ini tidak memerlukan dramatisasi. Kasus-kasus meresahkan yang disinggung di atas sudah cukup keras untuk memunculkan kegelisahan publik dengan sendirinya. Jika kasus-kasus korupsi terus bermunculan, tekanan fiskal menguat, dan daya beli masyarakat belum pulih, maka kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan merupakan bukti kewarasan masyarakat dan hidupnya iklim demokrasi. Demokrasi memang menyediakan ruang bagi semua itu. Kritik bukan ancaman negara, melainkan mekanisme koreksi. Sebuah bangsa patut khawatir justru ketika masyarakat tidak lagi berani mengkritik pemerintah.
Kendati demikian, demokrasi juga mengenal satu ancaman lain yang kerap luput dari perhatian masyarakat, yakni ketika kritik yang berbasis fakta berubah menjadi komoditas politik demi menciptakan kepanikan kolektif. Persoalannya tidak lagi terletak pada benar atau salahnya kritik terhadap pemerintah, melainkan pada bagaimana fakta-fakta yang benar dipotong, dibesar-besarkan, dilepaskan dari konteksnya, kemudian dipelintir menjadi narasi ‘kehancuran negara’.
Di situlah propaganda bekerja tidak dengan kebohongan, namun memanfaatkan serpihan-serpihan fakta untuk membangun kesimpulan yang menyesatkan. Dalam komunikasi politik, itu disebut sebagai politik ketakutan (fear appeal). Ketakutan adalah emosi yang jauh lebih mudah menyebar dibandingkan optimisme. Dan di era medsos, algoritma semakin memberi panggung pada konten yang memicu kemarahan, kecemasan, dan rasa terancam.
Akibatnya, setiap informasi negatif memperoleh daya amplifikasi yang berlipat ganda. Satu kasus korupsi berkembang menjadi bukti bahwa seluruh institusi telah runtuh. Satu indikator ekonomi yang melemah diubah menjadi narasi bahwa negara berada di ambang kolaps. Aksi-aksi demonstrasi dipersepsikan sebagai pertanda revolusi nasional. Padahal, hubungan sebab-akibat seperti itu kerap kali tidak memiliki dasar empiris yang memadai.
Menjelang Hari Kemerdekaan, pola tersebut semakin kentara. Sebab, Agustus memiliki makna simbolik yang sangat kuat dalam imajinasi kebangsaan Indonesia. Karena itu, momentum Hari Kemerdekaan kerap diperebutkan berbagai pihak untuk menanamkan narasi masing-masing.
Ada yang berusaha membangun optimisme berlebihan hingga menutupi berbagai persoalan riil. Ada juga yang memproduksi pesimisme secara sistematis, membangun persepsi bahwa Indonesia sedang memasuki fase chaos yang tak terhindarkan, dan Agustus ini sebagai puncaknya. Keduanya sama-sama berbahaya, karena mengajak masyarakat meninggalkan kenyataan demi mengikuti konstruksi emosi, membuat masyarakat ‘takut’ dan kehilangan fokus untuk melihat persoalan secara jernih.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya berbagai konten yang mengaburkan batas antara informasi, opini, dan spekulasi. Rumor mengenai pelengseran Presiden Prabowo, prediksi kerusuhan nasional, klaim tentang kehancuran ekonomi, dan narasi apokaliptik lainnya disebarkan tanpa bukti. Informasi tersebut sengaja dirancang untuk membentuk ekspektasi psikologis bahwa chaos pasti akan terjadi. Masyarakat kemudian terkena confirmation bias, yaitu kecenderungan mencari dan menerima informasi menakutkan tersebut, dan tidak menyadari bahwa sebenarnya itu teror.
Teror semacam itu tidak memerlukan ledakan bom, senjata api, ataupun aksi kekerasan fisik. Yang diserang adalah rasa aman masyarakat. Ketika publik terus-menerus dicekoki narasi bahwa negara sedang runtuh, bahwa konflik besar tinggal menunggu waktu, atau bahwa institusi sudah tidak lagi berfungsi, maka yang perlahan terkikis adalah kepercayaan antarsesama warga negara. Ketakutan menjadi epidemi sosial yang menggerogoti kohesi nasional. Masyarakat jadi mudah diprovokasi dan rentan mengambil keputusan destruktif bagi diri mereka sendiri.
Karena itu, tantangan terbesar Indonesia menjelang Hari Kemerdekaan adalah menjaga agar masyarakat tidak menjadi arena produksi ketakutan dan objek teror. Korupsi memang harus dibongkar tanpa kompromi, misalnya dengan pengesahan UU perampasan aset. Kebijakan ekonomi yang keliru harus dikritik secara argumentatif. Pemerintah harus diawasi sebagai konsekuensi demokrasi. Tetapi, semua itu harus dilakukan dengan berpijak pada fakta, data, dan akal sehat.
Menjelang Hari Kemerdekaan, selain teror kelompok ekstremis, yang paling perlu dicegah adalah teror pembajakan kesadaran masyarakat. Indonesia akan lemah ketika masyarakatnya kehilangan kemampuan membedakan antara realitas dan propaganda, antara kewaspadaan dan paranoia, serta antara kritik dan teror psikologis. Karena itu, mari sama-sama waspada menjelang Hari Kemerdekaan. Segala jenis teror harus dicegah, sebesar apa pun harga yang perlu dibayar negara.
(Ahmad Khoiri)
