Salafusshalih.com – Gejolak politik nasional sedang benar-benar menggemparkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan. Di medsos, ada sebaran narasi bahwa Presiden Prabowo sedang menjadi target serangan sehingga perlu pengamanan ketat. Riuh publik kemudian menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Ada pembicaraan warganet tentang makar, kudeta, juga bughat. Apa yang sebenarnya terjadi di Istana? Dan, kita semua harus bagaimana?
Sebelumnya, tiga jenderal polisi ditahan. Presiden Prabowo diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ribuan tentara dikerahkan ke Jakarta. Di tengah kegaduhan itu, muncul kabar tentang makar, rencana kudeta, hingga rumor pemberontakan Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Belum semua tuduhan tersebut terbukti. Namun, rangkaian peristiwa yang berlangsung sejak awal November ini sudah cukup untuk memperlihatkan betapa mudah ketegangan politik berubah menjadi cerita tentang negara yang sedang terancam.
Pada Selasa (3/11), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Asep Safrudin mengumumkan penahanan tiga perwira tinggi kepolisian. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, yang ketika itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso. Ketiganya terlibat penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, politikus, tokoh media, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha. Perkara tersebut bukan lagi desas-desus politik. Sudah ada tersangka, barang bukti, dan proses penyidikan.
Polisi menyebut kegiatan penyadapan berlangsung sepanjang 2025-2026. Sedikitnya sepuluh saksi dan tiga ahli telah diperiksa. Penyidik juga menyita sebelas telepon seluler, satu iPad, serta empat perangkat penyimpanan data. Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan Associated Press, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System tanpa melalui prosedur verifikasi. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan rekaman komunikasi untuk menghilangkan jejak. Itu masalah serius karena menyangkut penyalahgunaan perangkat penyadapan negara oleh pejabat yang seharusnya tunduk pada mekanisme pengawasan.
Sehari setelah pengumuman tersebut, Presiden Prabowo memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Pemerintah kemudian menyatakan dugaan penyadapan berpotensi mengarah pada makar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, tindakan tersebut sangat membahayakan kepentingan negara dan keselamatan pemimpin nasional. Istilah makar pun memasuki pemberitaan, kendati motif penyadapan belum diumumkan secara pasti. Bola liar tengah menggelinding ke tengah masyarakat.
Di sinilah muncul persoalan yang tidak sederhana. Pada 3 November, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidik belum menemukan indikasi pengkhianatan negara dalam perkara tersebut. Namun, pada 9 November, Yusril menjelaskan, bahwa pengembangan penyidikan telah menemukan indikasi makar yang masih memerlukan pendalaman. Presiden, katanya, tidak membentuk satuan tugas khusus dan menyerahkan penanganan perkara kepada Bareskrim Polri.
Perubahan keterangan itu bisa saja mencerminkan perkembangan alat bukti. Penyidikan memang tidak berhenti pada kesimpulan awal. Tetapi publik berhak mengetahui apa yang berubah dalam enam hari tersebut. Apakah ditemukan komunikasi yang menunjukkan rencana melumpuhkan pemerintahan? Apakah penyadapan berkaitan dengan upaya pengambilalihan kekuasaan? Atau dugaan makar masih merupakan konstruksi hukum yang sedang diuji? Tanpa penjelasan memadai, jarak antara fakta penyidikan dan pernyataan politik akan dipenuhi spekulasi liar.
Pada Rabu (4/11), Reuters juga melaporkan pengerahan ribuan personel militer ke Jakarta. Jubir TNI Angkatan Laut, Tunggul, menyatakan pengerahan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan berkaitan pula dengan latihan di sekitar ibu kota. Pemerintah kemudian menghubungkannya dengan perhatian terhadap keselamatan Presiden. Namun, tidak ada keterangan resmi yang membuktikan bahwa pengerahan itu dilakukan untuk menghadapi pemberontakan Denjaka, sebagaimana rumor yang beredar di medsos.
Rumor tersebut patut diperlakukan secara hati-hati. Denjaka merupakan satuan khusus TNI Angkatan Laut. Tuduhan bahwa satuan tersebut hendak memberontak bukan perkara kecil. Dia menyangkut kehormatan institusi militer, hubungan komando, dan stabilitas pemerintahan. Tanpa dokumen, kesaksian yang dapat diuji, atau konfirmasi penyidikan, tuduhan pemberontakan hanya akan memperkeruh keadaan. Apalagi, kehadiran tentara di Jakarta tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kudeta.
Kegaduhan belum berhenti. Pada Selasa (10/11) kemarin, Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Wapres Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan sekitar dua setengah jam dengan Prabowo. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum. Sehari kemudian, Reuters melaporkan surat pengunduran diri telah disampaikan kepada Presiden. Di DPR, sekitar 120 anggota dari delapan partai telah mengajukan usulan pemakzulan Wapres Gibran.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan betapa banyak polemik nasional bertemu dalam waktu berdekatan. Ada penyalahgunaan kewenangan penyadapan, ketegangan dalam hubungan politik Prabowo-Jokowi, persoalan konstitusional jabatan wakil presiden, serta pengerahan militer yang menimbulkan berbagai penafsiran. Namun, menghubungkan semua itu tanpa bukti malah berisiko menghasilkan cerita konspirasi yang tampak masuk akal karena disusun dari potongan fakta yang benar, yang disebut sebagai propaganda half-truth.
Masalahnya, cerita semacam itulah yang paling mudah memperoleh perhatian di ruang digital. Tiga jenderal ditahan, lalu muncul kesimpulan bahwa aparat sedang terbelah. Tentara dikerahkan, kemudian berkembang tuduhan pemberontakan. Wapres mundur, lalu muncul dugaan bahwa pemerintah berada di ambang keruntuhan. Setiap peristiwa ditambahkan ke dalam cerita yang sama, sekalipun hubungan sebab-akibatnya belum pernah dibuktikan.
Di tengah situasi tersebut, istilah kudeta, makar, atau bahkan bughat, perlu ditempatkan secara tepat. Kudeta merupakan pengambilalihan kekuasaan secara tidak konstitusional. Makar adalah kategori tindak pidana yang harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum tertentu. Sementara bughat, dalam Fikih Siyasah, adalah pembangkangan kolektif terhadap otoritas pemerintahan yang sah, dengan persyaratan mengenai kekuatan, tindakan, dan dasar pembangkangan yang diperdebatkan para ulama. Ketiganya tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Tidak setiap penyadapan merupakan makar. Tidak setiap makar berbentuk kudeta. Dan tidak setiap penentangan terhadap pemerintah dapat dikategorikan bughat. Kritik terhadap Presiden, tuntutan pengunduran diri pejabat, maupun penggunaan mekanisme konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden tidak otomatis merupakan pemberontakan. Kekeliruan membedakan hal-hal tersebut akan membuka peluang penyalahgunaan bahasa keamanan untuk menghadapi lawan politik. Itu tidak boleh terjadi.
Sebaliknya, kelompok radikal-teror yang menolak demokrasi dan anti-NKRI akan memanfaatkan kegaduhan itu untuk kepentingan propaganda. Mereka tidak perlu menjadi pelaku penyadapan, penggerak aksi demo, ataupun pihak yang terlibat dalam perselisihan elite. Cukup dengan mengambil peristiwa yang telah terjadi, menghilangkan konteks, lalu menyusunnya sebagai pembenaran bahwa pemerintah telah kehilangan legitimasi.
Pola tersebut memiliki preseden dalam sejarah radikal-terorisme di Indonesia. Kelompok yang pro-kekerasan berulang kali menggunakan ketidakadilan, konflik elite, dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bahan untuk mendelegitimasi negara. Demokrasi digambarkan sebagai arena perebutan kepentingan kelompok, sedangkan hukum disebut hanya melayani penguasa. Propaganda yang dimaksud tidak menuntut perbaikan pemerintahan, melainkan mengajak masyarakat menolak seluruh mekanisme politik yang sah.
Dalam kerangka tersebut, konsep bughat juga disalahgunakan. Di satu sisi, istilah tersebut dipakai untuk memberi pembenaran keagamaan terhadap pembangkangan bersenjata. Di sisi lain, ia akan digunakan secara serampangan untuk menuduh pengkritik pemerintah sebagai pemberontak. Padahal, tradisi fikih membedakan pembangkangan yang melibatkan kekuatan nyata dari nasihat, kritik, dan perbedaan pendapat terhadap penguasa. Penyederhanaan konsep keagamaan menjadi alat propaganda politik hanya akan memperluas konflik.
Tetapi ada batas penting yang tidak boleh dilompati. Sampai hari ini, Kamis (12/11), belum tersedia bukti publik yang cukup bahwa kaum radikal-teror tertentu telah menjalankan kampanye terkoordinasi dengan memanfaatkan perkara penyadapan, pengunduran diri Gibran, atau rumor Denjaka. Yang dapat ditunjukkan ialah tersedianya bahan politik yang berpotensi dieksploitasi. Menyatakan kelompok teroris telah berada di balik seluruh kegaduhan tanpa bukti justru akan memiliki efek negatif yang jelas; yakni menumpulkan kontra-terorisme itu sendiri.
Karena itu, pekerjaan BNPT atau stakeholder lainnya tidak cukup dengan memantau kata-kata seperti makar, kudeta, atau Daulah di medsos. Para stakeholder perlu membedakan kritik politik yang sah, informasi palsu, propaganda radikal-teror, dan ajakan melakukan aksi teror. Perhatian semestinya diarahkan pada narasi yang secara nyata membenarkan serangan terhadap warga atau institusi, mengajak perekrutan terorisme, ataupun mengubah ketidakpuasan politik menjadi legitimasi tindakan kekerasan.
Pembedaan tersebut sangat penting. Orang yang mempertanyakan keabsahan jabatan Wapres tidak serta-merta menjadi ‘kaum radikal’. Begitu pula orang yang mengkritik pengerahan tentara atau mempertanyakan penyidikan dugaan makar. Negara justru memerlukan kritik untuk memastikan penggunaan kewenangan dapat diperiksa. Pencegahan terorisme akan kehilangan legitimasi apabila kritik politik yang sah diperlakukan sebagai ancaman.
Pemerintah memiliki PR yang krusial, yakni mengungkap penyadapan secara transparan, termasuk siapa yang memberi perintah, untuk kepentingan apa data komunikasi dikumpulkan, dan bagaimana sistem pengawasan dapat ditembus. Dugaan makar perlu dijelaskan berdasarkan bukti yang dapat dibuka kepada publik tanpa mengganggu penyidikan. Sementara persoalan jabatan Wapres harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui kesepakatan elite yang tidak dapat diawasi.
Keterangan mengenai pengerahan personel militer juga perlu disampaikan secara konsisten. Penjelasan yang berubah-ubah atau terlalu umum hanya menyediakan ruang bagi rumor mengenai perpecahan aparat. Keterbukaan tidak berarti mengumumkan seluruh rencana operasi, namun masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup untuk membedakan tindakan pengamanan yang sah dari cerita tentang ancaman yang belum terbukti.
Retak dalam hubungan elite politik bukanlah tanda retaknya institusi negara. Pergantian pejabat, penyidikan terhadap aparat, bahkan pengunduran diri Gibran merupakan persoalan yang sangat bisa ditangani melalui hukum dan konstitusi. Yang jelas, kemampuan negara menyelesaikan semuanya secara terbuka akan menjadi ukuran apakah lembaga-lembaga demokrasi bekerja ketika menghadapi tekanan. Atau, lembaga-lembaga tersebut justru keok karena masifnya propaganda.
Adalah bahaya jika setiap perkembangan politik diperlakukan sebagai bukti keruntuhan negara, sementara pemerintah sendiri tidak cukup cermat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keadaan demikian, propaganda tidak harus menciptakan kebohongan sepenuhnya, cukup menambahkan kesimpulan yang tidak terbukti pada fakta yang telah diketahui masyarakat.
Itulah ancaman yang perlu diwaspadai dari kegaduhan politik hari-hari ini. Bukan semata kemungkinan kudeta atau pemberontakan yang masih harus dibuktikan, melainkan terbentuknya keyakinan bahwa negara tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Ketika keyakinan itu dibiarkan tumbuh melalui rumor dan perselisihan elite, kelompok yang hendak mengganti hukum dengan kekerasan, yakni kaum radikal-teror, mendapat bahan untuk menawarkan jalan keluar yang keliru.
Istana boleh saja menghadapi keretakan politik. Tetapi negara tidak boleh membiarkan ketidakjelasan menjadi sumber legitimasi bagi propaganda yang menolak negara itu sendiri. Semua pihak tidak boleh melupakan satu fakta, bahwa jika negara ini runtuh akibat pesta propaganda, maka yang menunggu sebagai pengganti sudah siap ambil-alih kapan saja. Waspada!
(Ahmad Khoiri)
