Salafusshalih.com – Setiap kali bulan September tiba, ingatan kolektif bangsa diguncang narasi yang dibungkus dalam istilah “September Hitam”. Ia dijadikan wadah mengaitkan segala bentuk ketegasan negara dengan bayang-bayang represi masa lalu. Inilah yang membuat istilah “September Hitam” tak lagi netral sebagai penanda sejarah, melainkan instrumen propaganda mendeligitimasi negara dan demokrasi.
Namun propaganda, sekuat apa pun dibangun, selalu menabrak realitas. Temuan terbaru terkait Bima Permana Putra adalah contohnya. Ia sempat digembar-gemborkan sebagai salah satu dari tiga aktivis yang hilang setelah demonstrasi akhir Agustus lalu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengerek, menjadikannya narasi tentang otoritarianisme, dipoles seolah sedang mengulang babak kelam 1998.
Isu Bima cs dirangkai dengan kerangka besar September Hitam, seakan penangkapan dan tindakan tegas aparat identik dengan penculikan politik di era Soeharto—mantan mertua Presiden Prabowo. Namun, fakta yang muncul di Malang membuyarkan propaganda itu. Bima ternyata tidak hilang, tidak pula diculik negara. Ia ditemukan sedang berjualan mainan barongsai di depan Klenteng Eng An Kiong.
Ia sendiri yang memilih meninggalkan Jakarta, menjual motornya di Tegal, lalu melanjutkan perjalanan ke Malang dengan kereta api. Semuanya tercatat jelas dalam penelusuran kepolisian. Artinya, narasi tentang “orang hilang” yang sempat digulirkan dan dengan cepat menyebar di medsos ternyata rapuh ketika diperhadapkan dengan bukti lapangan. Lantas, apa artinya penemuan ini?
Pertama, ia menyingkap pola klasik propaganda: mengaburkan fakta, membesar-besarkan asumsi, lalu menjualnya dengan bumbu sejarah. Ketika KontraS buru-buru mengumumkan tiga orang hilang, resonansinya memang kuat. Kata “hilang” punya bobot emosional besar di Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan warisan trauma penculikan era 1998.
Tetapi ketika Bima ditemukan, retorika itu justru runtuh. Publik harus bertanya: mengapa isu ini lebih cepat disebarkan sebagai tuduhan ketimbang diverifikasi dengan ketelitian?
Kedua, penemuan Bima mengingatkan bahwa negara bukan absen, melainkan hadir. Kepolisian membentuk tim khusus, melacak jejak, hingga menemukan keberadaan yang bersangkutan. Tindakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan respons terhadap isu publik berjalan.
Tetapi dalam bingkai propaganda September Hitam, kehadiran negara selalu didistorsi: setiap langkah aparat ditafsirkan sebagai represi, setiap penegakan hukum disebut kriminalisasi, dan setiap prosedur dikatakan cacat. Pola ini jelas dirancang untuk menimbulkan distrust terhadap institusi negara.
Ketiga, penemuan ini menegaskan perlunya publik bersikap kritis terhadap narasi siap saji yang ditawarkan kelompok tertentu. Jangan sampai masyarakat dijebak untuk percaya bahwa kerusuhan adalah ekspresi, provokasi adalah kebebasan, dan kabar hilang adalah kebenaran.
Narasi September Hitam mencoba menyatukan semua ini dalam satu bingkai: bahwa negara kembali represif. Padahal realitasnya jauh berbeda: yang ditindak adalah provokator, yang diamankan adalah perusuh, dan yang disebut hilang ternyata sedang berjualan di kota lain.
Editorial ini hendak menekankan satu hal penting: propaganda beroperasi dengan simbol. Simbol “orang hilang” adalah amunisi yang dipakai untuk menghidupkan kembali trauma. Tetapi simbol itu kini retak, karena fakta berbicara lain. Bima Permana Putra tidak hilang; ia hanya pergi. Propaganda mungkin akan mencari simbol baru, tetapi publik sudah belajar dari peristiwa ini: tidak semua yang diklaim adalah kebenaran.
Yang lebih berbahaya adalah jika propaganda September Hitam terus dipelihara tanpa koreksi. Ia bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara, mendorong polarisasi ideologis, dan bahkan membuka ruang bagi infiltrasi gerakan kiri yang memang lihai menggunakan isu kemanusiaan sebagai kendaraan. Penemuan Bima adalah peringatan keras bahwa kebenaran harus diverifikasi, bukan diambil mentah-mentah dari narasi kelompok yang berkepentingan.
Karena itu, titik terang ini harus dijaga. Negara perlu terus bekerja dengan transparan, memastikan setiap tuduhan diverifikasi, dan setiap isu direspon dengan bukti. Masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi target utama propaganda, juga harus belajar memilah mana fakta, mana agitasi. Sebab jika kita gagal, maka propaganda September Hitam akan terus menjadi alat manipulasi, bukan lagi sekadar peringatan sejarah.
Bima sudah ditemukan, dan dengan itu satu kepingan propaganda telah patah. Tetapi pekerjaan belum selesai: masih ada nama-nama lain yang disebut hilang, masih ada isu-isu lain yang akan dipelintir. Titik terang ini harus dijadikan momentum, bukan hanya untuk mematahkan narasi palsu, tetapi juga untuk menegaskan bahwa bangsa ini tidak bisa lagi dipermainkan oleh propaganda.
September Hitam tidak boleh menjadi senjata untuk melemahkan negara. Sebaliknya, ia harus menjadi pelajaran bahwa hanya dengan kejernihan melihat fakta, demokrasi bisa bertahan dari manipulasi.
(Ahmad Khoiri)
