Salafusshalih.com – Membayar zakat hari ini semakin mudah. Tak perlu datang ke kantor amil, membawa uang tunai, atau menunggu layanan tatap muka. Cukup membuka telepon pintar, memilih kanal pembayaran, memasukkan nominal, lalu selesai. Dalam hitungan menit, kewajiban zakat dapat ditunaikan.
Zakat telah memasuki era digital.
Kemudahan ini tentu patut disyukuri. Teknologi mampu memangkas jarak antara muzaki dan lembaga amil, mempercepat transaksi, sekaligus memperluas kanal penghimpunan zakat.
Namun, zakat digital dan keadilan distribusi tidak selalu berjalan beriringan. Ada pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah kemudahan membayar zakat juga diikuti dengan semakin adilnya pengelolaan dan penyaluran zakat?
Keadilan dalam zakat digital tentu bukan soal seberapa canggih aplikasi yang digunakan atau seberapa cepat transaksi diproses. Keadilan terlihat dari apakah teknologi membantu memastikan zakat sampai kepada mustahik yang benar-benar berhak, menjangkau kelompok yang selama ini terabaikan, mengurangi ketimpangan distribusi, serta membuat penggunaan dana semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena kemiskinan masih menjadi persoalan serius. Badan Pusat Statistik mencatat, pada September 2025 terdapat 23,36 juta penduduk miskin atau 8,25 persen dari populasi Indonesia. Angka itu turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen.
Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan mengatasi kemiskinan masih panjang.
Digitalisasi Zakat Bukan Sekedar Menghimpun
Pada saat yang sama, potensi zakat Indonesia sangat besar. BAZNAS menyebut potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp327 triliun. Bahkan, data BAZNAS sebelumnya menyebut angka Rp327,6 triliun per tahun. Namun, realisasinya masih berada jauh di bawah potensi tersebut.
Digitalisasi menjadi salah satu jalan untuk mempersempit jarak antara potensi dan realisasi itu.
Transformasi ini layak diapresiasi. Teknologi telah membuat pembayaran zakat semakin mudah, cepat, aman, dan terdokumentasi. Digitalisasi juga membuka peluang besar bagi lembaga pengelola zakat untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Tetapi, justru di sinilah kritik perlu dimulai.
Digitalisasi tidak otomatis melahirkan keadilan.
Digitalisasi zakat seharusnya bukan hanya memudahkan muzaki membayar dan amil menghimpun dana. Data dan sistem digital juga semestinya membantu amil menemukan mustahik yang tepat, menjangkau mereka yang selama ini tidak terdeteksi, memetakan kebutuhan secara lebih akurat, serta membuat proses penyaluran semakin transparan dan mudah diawasi.
Di titik inilah hubungan antara zakat digital dan keadilan distribusi menjadi nyata. Teknologi bukan sekadar mempercepat uang masuk ke rekening lembaga zakat, tetapi juga membantu memastikan dana umat sampai kepada orang yang tepat, untuk kebutuhan yang tepat, melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, BPS dan BAZNAS mendorong pemanfaatan data berbasis desil untuk membantu pemetaan mustahik sehingga penyaluran zakat dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Sebuah sistem pembayaran dapat bekerja sangat cepat, tetapi belum tentu menjamin zakat tersalurkan kepada orang yang paling membutuhkan. Aplikasi dapat mencatat setiap rupiah yang masuk, tetapi belum tentu mampu menjawab siapa yang menerima, mengapa ia menerima, berapa lama bantuan diberikan, dan apakah bantuan tersebut benar-benar mengubah kehidupannya.
Jangan sampai muncul paradoks baru dalam pengelolaan zakat: muzaki semakin mudah membayar, amil semakin mudah menghimpun, tetapi mustahik tetap sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.
Data Digital Untuk Menemukan Mustahik
Karena itu, digitalisasi harus bergerak lebih jauh dari sekadar urusan pembayaran.
Data digital dapat digunakan untuk mengetahui wilayah yang memiliki konsentrasi kemiskinan tinggi, mengenali keluarga yang membutuhkan intervensi lebih cepat, membaca jenis bantuan yang paling diperlukan, hingga memantau perkembangan mustahik setelah menerima zakat.
Dengan cara itulah teknologi dapat memperkuat keadilan distribusi.
Namun, ada tantangan lain yang juga perlu diperhatikan. Mustahik yang tinggal jauh dari pusat kota, tidak memiliki akses digital memadai, atau tidak mengetahui prosedur pengajuan bantuan jangan sampai justru tersisih dalam sistem yang semakin modern.
Teknologi seharusnya memperluas jangkauan, bukan menciptakan kelompok baru yang tidak terlihat karena tidak tercatat dalam sistem.
Artinya, keadilan dalam zakat digital bukan hanya soal ketepatan sasaran, tetapi juga keterjangkauan. Jangan sampai mereka yang paling mudah masuk dalam basis data justru paling mudah memperoleh bantuan, sementara orang miskin yang tidak memiliki akses internet, telepon pintar, atau kemampuan mengurus administrasi digital semakin sulit dijangkau.
Di sinilah teknologi perlu berjalan bersama kerja lapangan para amil. Data digital dapat membantu pemetaan, tetapi realitas kemiskinan tidak selalu sepenuhnya terbaca melalui layar.
Dari Collection Rate ke Impact Rate
Karena itu, keberhasilan zakat digital tidak boleh berhenti pada collection rate atau tingkat penghimpunan.
Kita juga membutuhkan impact rate: seberapa banyak mustahik yang berhasil keluar dari kemiskinan, memiliki usaha berkelanjutan, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pendapatan, serta pada akhirnya mampu berubah dari penerima menjadi pemberi zakat.
Ukuran semacam inilah yang membuat teknologi memiliki makna sosial.
Di sinilah maqāṣid al-syarī‘ah seharusnya menjadi kompas. Zakat bukan sekadar transaksi finansial antara muzaki dan lembaga amil. Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menjaga kemaslahatan, martabat manusia, dan keseimbangan sosial.
Karena itu, teknologi semestinya membuat pengelolaan zakat semakin mudah diawasi, bukan hanya semakin mudah dibayar.
Publik berhak mengetahui bagaimana dana dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Lebih dari itu, publik juga perlu mengetahui dampaknya.
Berapa banyak mustahik yang terbantu? Berapa yang meningkat pendapatannya? Berapa yang mampu mandiri setelah memperoleh bantuan produktif? Apakah distribusi zakat sudah merata atau masih terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya mulai hadir dalam ekosistem zakat digital.
Data digital jangan hanya digunakan untuk membaca perilaku muzaki: kapan mereka membayar, melalui kanal apa, dan berapa nominalnya. Data yang sama pentingnya adalah data tentang kondisi mustahik, kebutuhan mereka, perjalanan program, serta perubahan kehidupan setelah zakat disalurkan.
Dengan begitu, teknologi menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar instrumen fundraising.
Dana Besar, Tanggung Jawab Juga Besar
Pada Ramadan 2026, Bazna RI menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp515 miliar. Angka tersebut merupakan bagian dari target penghimpunan BAZNAS RI sepanjang 2026 sebesar Rp1,4 triliun. Sementara itu, target pengelola zakat secara nasional pada 2026 mencapai Rp66 triliun.
Angka sebesar itu membawa konsekuensi moral yang besar pula.
Semakin besar dana umat yang dihimpun, semakin besar tuntutan terhadap transparansi, ketepatan sasaran, pemerataan, dan pertanggungjawaban sosial.
Sebab, keberhasilan lembaga zakat pada akhirnya tidak cukup ditunjukkan oleh grafik penghimpunan yang terus naik. Keberhasilan yang sesungguhnya terlihat ketika kehidupan mustahik berubah menjadi lebih baik.
Inilah tantangan zakat digital ke depan.
Zakat masa depan bukan sekadar zakat yang paling cepat terkumpul melalui kode QR. Bukan pula zakat yang memiliki aplikasi paling modern atau kanal pembayaran paling banyak.
Zakat masa depan adalah zakat yang mampu menggunakan teknologi untuk menemukan mereka yang membutuhkan, memperluas jangkauan, memperbaiki ketepatan distribusi, membuka transparansi, dan mengukur perubahan kehidupan mustahik.
Teknologi boleh mempercepat pembayaran.
Namun, keadilan distribusilah yang harus menjadi salah satu ukuran keberhasilannya.
(Irfandi)
