Salafusshalih.com – Pandangan awam bahwa setiap komunitas Syiah identik dengan Iran masih sering dijumpai dalam diskursus publik. Padahal, kesamaan mazhab tidak otomatis melahirkan kesamaan orientasi politik.
Sebagaimana komunitas Sunni yang memiliki beragam mazhab, organisasi, dan pandangan politik, komunitas Syiah juga berkembang dalam spektrum pemikiran yang luas sesuai dengan sejarah dan konteks kebangsaan masing-masing. (Vali Nasr, The Shia Revival, 2006).
Iran memang merupakan negara dengan populasi Syiah terbesar di dunia, tetapi bukan satu-satunya negara mayoritas Syiah. Irak memiliki sekitar 55-70 persen penduduk bermazhab Syiah, Azerbaijan sekitar 65-75 persen, sedangkan Bahrain sekitar 60-65 persen dari warga negaranya merupakan penganut Syiah.
Keberagaman itu juga terlihat di Arab Saudi. Jumlah penganut Islam Syiah diperkirakan mencapai sekitar 2,5-3 juta jiwa atau sekitar 10-15 persen dari total warga negara Saudi. Mayoritas merupakan Syiah Dua Belas Imam (Itsna Asyariah) yang tinggal di Provinsi Timur, khususnya di Qatif dan Al-Ahsa.
Di wilayah Najran terdapat komunitas Syiah Ismailiyah (Sulaymani) yang diperkirakan berjumlah sekitar 700.000 jiwa, sementara sebagian lainnya tinggal di Madinah dan Jeddah. Keragaman ini menunjukkan bahwa Syiah Saudi sendiri bukan komunitas yang homogen (Laurence Louër, 2008).
Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga teologis dan politik. Di Irak berkembang tradisi keilmuan Najaf yang menempatkan ulama sebagai pembimbing moral masyarakat, bukan sebagai penguasa negara. Tradisi ini dikenal sebagai quietisme, yaitu pandangan bahwa ulama sebaiknya menjaga jarak dari kekuasaan politik dan lebih berperan sebagai pemberi nasihat keagamaan (Yitzhak Nakash, The Shi’is of Iraq, 1994).
Pandangan quietisme berbeda dengan doktrin Wilayat al-Faqih yang dikembangkan Ayatollah Ruhollah Khomeini dan menjadi dasar sistem politik Republik Islam Iran sejak Revolusi 1979. Dalam konsep tersebut, seorang faqih memiliki legitimasi untuk memimpin negara sebagai wakil Imam Mahdi pada masa kegaiban. Namun, konsep ini bukan ajaran yang diterima secara universal oleh seluruh ulama Syiah (Chibli Mallat, The Renewal of Islamic Law, 1993).
Perbedaan orientasi tersebut menjelaskan mengapa banyak komunitas Syiah tidak menjadikan Iran sebagai rujukan politik. Fanar Haddad menunjukkan bahwa identitas nasional dan kepentingan domestik sering kali lebih menentukan pilihan politik dibandingkan identitas sektarian. Dengan kata lain, menjadi Syiah tidak otomatis berarti mendukung agenda geopolitik Iran (Fanar Haddad, Understanding “Sectarianism”, 2020).
Arab Saudi merupakan contoh yang paling menarik. Meskipun hidup sebagai minoritas dan memiliki kesamaan mazhab dengan mayoritas penduduk Iran, komunitas Syiah Saudi tidak berkembang menjadi proksi Iran.
Kajian Carnegie Endowment menunjukkan bahwa tuntutan utama mereka lebih banyak berkaitan dengan kesetaraan sebagai warga negara, kebebasan menjalankan ibadah, penghapusan diskriminasi, dan peningkatan partisipasi politik di dalam Kerajaan Arab Saudi, bukan mengganti sistem negara atau menjadi instrumen kebijakan luar negeri Iran (Laurence Louër, 2008; Carnegie Endowment, 2013).
Kasus Irak juga memperlihatkan realitas yang sama. Setelah jatuhnya Saddam Hussein, sejumlah partai Syiah memang memiliki hubungan historis dengan Iran. Akan tetapi, otoritas keagamaan Najaf tetap mempertahankan independensinya dan tidak menerima Wilayat al-Faqih sebagai model pemerintahan Irak.
Karena itu, analisis mengenai Syiah hendaknya membedakan secara tegas antara identitas mazhab, ideologi politik, dan hubungan proksi. Ketiga konsep tersebut memiliki makna yang berbeda. Menyamakan semuanya akan menghasilkan generalisasi yang menyederhanakan realitas sosial-politik yang jauh lebih kompleks (Laurence Louër, 2008; Andrew Mumford, 2013).
Di sinilah pentingnya membedakan antara mazhab keagamaan dengan orientasi politik suatu negara. Keduanya tidak selalu inline.
(Ayik Heriansyah)
