Salafusshalih.com – Affiliate marketing telah mengubah lanskap pemasaran digital di Indonesia secara fundamental. Melalui skema ini, individu—bukan hanya selebritas, tetapi juga anak muda dengan akun media sosial kecil—dapat memperoleh komisi dengan membagikan tautan produk kepada audiensnya.
Di TikTok, fitur Affiliate Marketing memungkinkan kreator menautkan produk langsung di video atau live streaming; di Shopee, Shopee Affiliate memberikan komisi hingga 13 persen untuk setiap transaksi yang berhasil.
Data Jakpat (2025) menunjukkan bahwa 90 persen konsumen Indonesia pernah melakukan pembelian melalui tautan afiliasi dan 76 persen di antaranya membeli karena pengaruh kreator—angka tertinggi di Asia Tenggara.
Namun, di balik pertumbuhan ini, terdapat praktik yang problematik: “spill produk” tanpa kurasi. Kreator membagikan tautan belanja secara masif—kadang puluhan produk dalam satu video—tanpa pernah membeli, menggunakan, atau menguji produk tersebut. Mereka tidak memiliki pengetahuan langsung tentang kualitas, keamanan, atau kesesuaian produk dengan klaim yang tertera.
Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak menyebutkan bahwa tautan yang dibagikan adalah tautan afiliasi yang menghasilkan komisi. Praktik ini menimbulkan pertanyaan fikih: apakah ini termasuk bai‘ al-gharar (jual beli tipuan), manipulasi testimoni (najasy), atau kategori penipuan lain?
Secara fikih, persoalan ini berada di antara kebolehan mu‘āmalāt digital dan larangan penipuan (tadlīs/ghisy). Skema afiliasi pada dasarnya adalah bentuk ju‘ālah atau simsārah—mendapatkan imbalan atas jasa pemasaran.
Namun, ketika informasi yang disampaikan tidak jujur—misalnya mengklaim telah menguji produk padahal belum—maka akad yang semula mubah dapat berubah menjadi haram karena mengandung tadlīs dan jahālah.
Artikel ini bertujuan menganalisis persoalan tersebut dengan menggunakan kerangka manhaj tarjih Muhammadiyah. Fokusnya bukan sekadar menetapkan “halal” atau “haram” pada skema afiliasi secara umum, tetapi membedakan antara skema yang sah dan praktik yang menyimpang, serta merumuskan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kreator dan konsumen muslim.
Perlu ditegaskan bahwa artikel ini merupakan analisis berdasarkan fatwa-fatwa dan pemikiran yang telah ada, bukan hasil ijtihad penulis.
Penjelasan dari Al Quran, Hadits, dan Pendapat Ulama
Landasan Al Quran
Al-Qur’an tidak menyebut secara eksplisit praktik affiliate marketing. Karena itu, penetapan hukumnya memerlukan penalaran melalui prinsip-prinsip normatif yang relevan. Prinsip pertama adalah perintah berkata benar dan larangan menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab [33]: 70:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” (Al-Ahzab 70)
Ayat ini menegaskan kewajiban berkata jujur (qawl sadīd) dalam setiap keadaan, termasuk dalam muamalah. Para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī dalam Jāmi‘ al-Bayān dan Ibn Kathīr dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm menjelaskan bahwa “qawl sadīd” mencakup segala ucapan yang benar, tidak mengandung kebohongan, dan tidak menyesatkan.
Dalam konteks affiliate marketing, kreator yang menyiratkan telah menguji produk padahal belum atau menyembunyikan status afiliasi telah melanggar prinsip qawl sadīd.
Prinsip kedua adalah larangan memakan harta dengan cara yang batil. Allah berfirman dalam Surah Al-Nisa: 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”
Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh diambil dengan cara yang batil, termasuk melalui penipuan dan informasi menyesatkan. Dalam affiliate marketing, komisi yang diperoleh dari promosi yang menipu konsumen—misalnya dengan testimoni palsu atau klaim fiktif—termasuk dalam kategori akl al-māl bi al-bāṭil.
Ibn Kathīr menegaskan bahwa “al-bāṭil” mencakup segala cara yang tidak sah, termasuk ghisy (penipuan) dan tadlīs (penyembunyian cacat).
Prinsip ketiga adalah perintah tolong-menolong dalam kebaikan dan larangan tolong-menolong dalam dosa. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma’idah [5]: 2:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 2)
Ayat ini menjadi landasan bahwa mempromosikan produk haram—rokok, minuman keras, platform judi, atau produk ribawi—adalah ta‘āwun ‘alā al-ithm yang dilarang. Kreator yang mempromosikan produk-produk tersebut, meskipun skema afiliasinya sah secara formal, telah melanggar prinsip ini.
Dalam Tafsir al-Tanwir, penafsiran ayat ini menekankan bahwa kerja sama dalam kebaikan harus bebas dari unsur mudarat dan penipuan.
Prinsip keempat adalah pencatatan transaksi. Al-Qur’an memerintahkan pencatatan dalam transaksi utang piutang sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah: 282. Prinsip ini relevan untuk administrasi afiliasi—platform mencatat komisi yang diperoleh—tetapi pencatatan itu tidak boleh mengubah hakikat ju‘ālah menjadi transaksi yang menipu. Pencatatan yang transparan justru mendukung prinsip kejujuran.
Landasan Hadits
Landasan hadis yang paling fundamental dalam persoalan ini adalah hadis tentang larangan penipuan. Nabi saw. bersabda:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
“Dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.’” (H.R. Muslim, No. 101).
Hadis ini menegaskan bahwa penipuan (ghisy) dalam segala bentuknya—termasuk menyembunyikan informasi penting dan membuat klaim palsu—adalah perbuatan yang menjauhkan pelakunya dari etika Islam. Dalam konteks affiliate marketing, menyiratkan pengalaman yang tidak ada atau menyembunyikan status afiliasi adalah bentuk ghisy yang dilarang.
Hadis lain yang relevan adalah hadis tentang larangan gharar:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
“Dari Abū Hurairah, ia berkata: ‘Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli yang mengandung gharar.’” (H.R. Muslim, No. 1513).
Hadis ini menegaskan bahwa gharar—ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan dan ketidakrelaan—adalah cacat dalam muamalah. Dalam affiliate marketing tanpa kurasi, gharar tidak terletak pada akad ju‘ālah-nya (karena komisi sudah jelas), tetapi pada informasi produk yang disampaikan. Konsumen membeli berdasarkan informasi yang tidak akurat—dan itu adalah gharar yang merusak kerelaan.
Hadis tentang najasy juga relevan:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنَاجَشُوا
“Dari Abū Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Janganlah kalian melakukan najasy.’” (H.R. Muslim, No. 1515).
Najasy adalah merekayasa penawaran untuk menaikkan harga sehingga orang lain tertarik membeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sewajarnya. Dalam konteks affiliate marketing, najasy tidak sepenuhnya terpenuhi oleh spill tautan biasa, kecuali jika disertai rekayasa permintaan atau testimoni palsu massal yang menciptakan kesan produk sedang diminati.
Hadis tentang kejujuran dalam berdagang juga menjadi landasan:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
“Dari Abū Sa‘īd al-Khudrī, bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.’” (H.R. Tirmizī, no. 1209; dinilai hasan oleh Al-Albānī).
Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran adalah fondasi muamalah. Kreator afiliasi—yang berperan sebagai perantara dagang—harus memiliki sifat ṣidq dan amānah. Tanpa keduanya, komisi yang diperoleh kehilangan keberkahan.
Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer
Para ulama klasik telah merumuskan definisi tadlīs dan gharar yang relevan dengan persoalan ini. Ibn Ḥajar al-Haitamī dalam al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā menegaskan bahwa penipuan dan kecurangan dalam jual beli hukumnya haram, sama seperti menutup-nutupi kecacatan. Beliau menyatakan bahwa “menyembunyikan cacat barang adalah haram, dan penjual wajib menjelaskan keadaan barang kepada pembeli.”
Dalam konteks affiliate marketing, menyembunyikan ketidaktahuan tentang produk atau menyembunyikan status afiliasi adalah bentuk tadlīs yang dilarang.
Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menjelaskan bahwa gharar adalah “ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan” dan bahwa jual beli yang mengandung gharar yang berlebihan adalah batil. Namun, beliau juga menegaskan bahwa gharar yang ringan (gharar yasīr) dimaafkan.
Dalam affiliate marketing, gharar pada akad ju‘ālah-nya ringan—karena komisi sudah jelas—tetapi gharar pada informasi produk bisa menjadi berat jika kreator mengklaim pengalaman fiktif.
Imam al-Ghazālī dalam Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn menegaskan bahwa keberkahan harta bergantung pada cara memperolehnya. Beliau menekankan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang haram—termasuk penipuan—tidak akan membawa keberkahan, bahkan jika digunakan untuk kebaikan.
‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām dalam Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām menegaskan bahwa ketika maslahat dan mafsadat bertentangan, menolak mafsadat harus didahulukan (dar’ al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ).
Di kalangan ulama kontemporer, Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju‘ālah menetapkan bahwa imbalan (‘iwadh atau ju‘l) harus ditentukan besarannya dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
Kajian akademik mengonfirmasi bahwa sistem afiliasi TikTok Shop “secara struktural memenuhi rukun akad ju‘ālah,” meskipun terdapat tantangan dalam kepastian kapan “pekerjaan selesai” dan hak komisi timbul.
Analisis
Analisis Bayani: Gharar, Tadlīs, Najasy, dan Etika Bisnis Tarjih
Etika Bisnis menetapkan sebelas nilai instrumental yang harus dijaga dalam berbisnis: tidak boleh ada gharar (spekulasi), maisir (perjudian), jahālah (kesamaran), kezaliman, riba, ḍarar (kerugian), kecurangan dan penipuan, ta‘assuf (penyalahgunaan hak), monopoli dan konglomerasi, objek bisnis yang haram, serta menelantarkan dan memubazirkan harta.
Jahālah berarti “tidak boleh ada kemajhulan atau ketidakjelasan dan kesamaran baik dalam barangnya maupun dalam akadnya,” sementara gharar adalah “penipuan dan berbuat curang” yang “hampir mirip-mirip dengan penipuan tapi ditambah dengan manipulasi.”
Dalam konteks affiliate marketing, tolok ukur ini menjadi filter utama: objek yang dipromosikan harus halal dan informasi yang disampaikan harus jujur dan transparan. Jika salah satu dilanggar, komisi yang diperoleh menjadi tercemar.
Gharar sebagai “unsur penipuan yang akan mengundang ketidakrelaan”—intinya, kerusakan informasi yang membuat salah satu pihak tidak rela. Dalam affiliate marketing, akad jual beli yang sesungguhnya terjadi adalah antara pembeli dan merchant/platform, sedangkan hubungan kreator dengan platform adalah komisi atas jasa pemasaran.
Objek jasanya jelas—komisi per klik atau penjualan—sehingga gharar tidak otomatis melekat pada akadnya. Yang menjadi cacat adalah informasi yang disampaikan kreator dan itulah yang oleh Tarjih digolongkan sebagai unsur penipuan (ghasyi/gharar).
Dengan kata lain, gharar dalam afiliasi tanpa kurasi bukanlah gharar pada akad ju‘ālah-nya, melainkan gharar pada informasi produk yang disampaikan kepada konsumen. Konsumen membeli berdasarkan informasi yang tidak akurat—dan itu adalah cacat yang merusak kerelaan (tarāḍī).
Tadlīs dalam fikih muamalah berarti menyembunyikan cacat barang atau informasi penting yang seharusnya diketahui pembeli. Dalam affiliate marketing tanpa kurasi, tadlīs terjadi dalam beberapa bentuk.
Pertama, klaim pengalaman fiktif: kreator menyatakan atau menyiratkan “sudah saya pakai, dan bagus” padahal belum pernah membeli atau menguji. Ini adalah ulasan fiktif yang secara eksplisit disebutkan dalam Fatwa Tarjih No. 02 Tahun 2026 sebagai hal yang mengharamkan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa airdrop haram bila syaratnya melanggar syariat, “seperti keharusan mempromosikan platform judi, menyebarkan hoaks, membuat ulasan fiktif, atau mendukung proyek terlarang.”
Kedua, menyembunyikan ketidaktahuan: kreator tidak menyatakan bahwa ia belum menguji produk sehingga konsumen mengira rekomendasi itu didasarkan pada pengalaman langsung. Ini melanggar kewajiban transparansi yang ditegaskan dalam Tanya Jawab Agama 2023 Edisi 08: “penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian” dan “menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.”
Ketiga, menyembunyikan status afiliasi: kreator tidak mengungkapkan bahwa tautan yang dibagikan adalah tautan afiliasi yang menghasilkan komisi. Ini adalah bentuk hidden advertising yang juga dilarang dalam etika periklanan.
Najasy dalam definisi Tarjih adalah “tindakan merekayasa penawaran agar pihak lain tertarik membeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sewajarnya.” Ia bertumpu pada manipulasi harga atau permintaan di pasar. Membagikan tautan tanpa kurasi tidak secara otomatis memenuhi definisi ini karena tidak ada rekayasa harga.
Namun, jika spill tautan disertai testimoni palsu massal—misalnya, puluhan akun robot membanjiri kolom komentar dengan pujian fiktif untuk menciptakan kesan produk sedang diminati—maka ‘illat najasy menjadi relevan. Dalam kasus seperti itu, praktiknya mendekati najasy karena ada rekayasa permintaan yang menyesatkan.
Dengan demikian, kategori yang lebih tepat untuk spill tanpa kurasi adalah tadlīs dan jahālah, bukan najasy dalam makna teknisnya. Najasy hanya berlaku jika ada manipulasi harga atau permintaan yang terstruktur.
Secara struktural, affiliate marketing dapat dianalogikan dengan akad ju‘ālah—janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan. Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 menetapkan bahwa imbalan harus ditentukan besarannya dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
Kajian akademik mengonfirmasi bahwa sistem afiliasi TikTok Shop “secara struktural memenuhi rukun akad ju‘ālah,” meskipun terdapat tantangan dalam kepastian kapan “pekerjaan selesai” dan hak komisi timbul.
Analisis Burhani: Data Empiris dan Kekosongan Regulasi
Data empiris menunjukkan betapa masifnya ekonomi afiliasi di Indonesia. Survei Jakpat (2025) terhadap 1.714 pengguna e-commerce menemukan bahwa 78 persen responden mengakses Shopee setelah membuka tautan afiliasi, diikuti TikTok Shop (44 persen), Tokopedia (22 persen), dan Lazada (10 persen).
Laporan Impact dan Cube (2025) mengungkap bahwa 90 persen konsumen Indonesia pernah membeli melalui tautan afiliasi dan 76 persen membeli karena pengaruh kreator—angka tertinggi di Asia Tenggara. Kategori produk yang paling banyak dibeli melalui tautan afiliasi adalah fesyen (81persen), kecantikan (69 persen), dan elektronik (63 persen).
Angka-angka ini menunjukkan bahwa afiliasi bukanlah fenomena pinggiran; ia adalah tulang punggung social commerce Indonesia. Namun, pertumbuhan ini juga menciptakan insentif yang kuat bagi kreator untuk mempromosikan produk sebanyak mungkin, sering kali tanpa kurasi yang memadai.
Hukum positif Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka untuk melindungi konsumen dari promosi menyesatkan. Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha “menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,” termasuk “menggunakan kata-kata yang berlebihan” dan “menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”
Kajian hukum menyimpulkan bahwa “tindakan afiliator yang melakukan promosi menyesatkan, membuat testimoni palsu, atau memasarkan produk tanpa izin edar melanggar Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.”
Namun, penegakan regulasi ini menghadapi keterbatasan serius. Etika Pariwara Indonesia (EPI), yang seharusnya menjadi pedoman etika periklanan, hanya bersifat self-regulation “dengan kekuatan eksekusi yang lemah.”
Penelitian hukum menyimpulkan bahwa “instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE hanya mengatur terkait dengan prinsip mengenai disclosure secara umum tanpa menyentuh aspek teknis operasional bagi influencer.”
Artinya, tidak ada standar teknis yang jelas tentang apa yang harus diungkapkan kreator afiliasi, kapan, dan dalam format apa. Kekosongan ini menciptakan ruang bagi praktik spill tanpa kurasi untuk terus berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang berarti.
Dampak dari praktik ini nyata. Konsumen membeli produk berdasarkan rekomendasi yang mereka anggap berasal dari pengalaman pribadi kreator, padahal kreator tidak pernah menguji produk tersebut. Jika produk tidak sesuai harapan—misalnya, kualitas buruk, tidak berfungsi, atau bahkan berbahaya—konsumen menanggung kerugian.
Dalam kerangka maqāṣid, ini melanggar ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) konsumen dan ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) jika produk berbahaya.
Selain itu, praktik ini menciptakan asimetri informasi yang merusak kepercayaan pasar. Jika konsumen menyadari bahwa rekomendasi kreator tidak dapat dipercaya, mereka akan kehilangan kepercayaan tidak hanya kepada kreator tersebut, tetapi juga kepada ekosistem afiliasi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, ini merusak keberkahan ekonomi digital.
Analisis Irfani: Amanah dan Kepercayaan sebagai Fondasi
Secara irfani, persoalan affiliate marketing tanpa kurasi menyentuh inti hubungan antara kreator dan audiens: kepercayaan (amānah). Audiens mengikuti kreator karena mereka percaya bahwa rekomendasi yang diberikan didasarkan pada penilaian yang jujur.
Ketika kreator membagikan tautan tanpa kurasi—apalagi tanpa mengungkapkan bahwa ia belum menguji produk—ia telah mengkhianati kepercayaan tersebut. Nabi saw. bersabda: “Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku” (H.R. Muslim).
Hadis ini bukan sekadar larangan terhadap penipuan fisik; ia adalah peringatan tentang setiap bentuk ketidakjujuran dalam muamalah, termasuk menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain. Dalam konteks afiliasi, menipu audiens dengan menyiratkan pengalaman yang tidak ada adalah bentuk ghisy yang menjauhkan pelakunya dari etika Islam.
Irfani juga mengingatkan bahwa rezeki yang halal bukanlah sekadar rezeki yang diperoleh melalui akad yang sah secara formal, tetapi rezeki yang diperoleh melalui cara yang bersih secara moral.
Komisi dari afiliasi yang menipu konsumen adalah akl al-māl bi al-bāṭil (memakan harta secara batil) yang dilarang Q.S. Al-Nisā’ [4]: 29. Ia mungkin menghasilkan uang, tetapi ia menghilangkan berkah—dan itu adalah kerugian yang jauh lebih besar.
Dalam kerangka kaidah, prinsip al-ghāyah lā tubarri al-wasīlah (tujuan tidak membenarkan cara) juga berlaku: tujuan memperoleh penghasilan tidak boleh diraih melalui cara yang menipu. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih: al-amānah dan aṣ-ṣidq adalah fondasi muamalah. Tanpa keduanya, komisi yang diperoleh hanyalah angka—bukan rezeki yang berkah.
Sintesis: Tiga Lapis Kesimpulan
Dengan memadukan bayani, burhani, dan irfani, manhaj tarjih sampai pada tiga lapis kesimpulan. Pertama, skema afiliasi pada dasarnya mubah. Ia adalah mu‘āmalāt yang diakui sebagai penghasilan digital dan secara struktural dapat dianalogikan dengan ju‘ālah atau simsārah. Kebolehan ini tidak bergantung pada ada-tidaknya kurasi, tetapi pada kejujuran informasi yang disampaikan.
Kedua, spill tanpa kurasi yang jujur hukumnya boleh. Jika kreator membagikan tautan tanpa mengklaim telah menguji produk dan tidak menyembunyikan ketidaktahuannya, maka ia tidak melakukan tadlīs. Ia hanya menyampaikan informasi yang tersedia secara umum—dan itu tidak dilarang. Yang menjadi masalah bukanlah ketiadaan pengalaman, melainkan klaim atau penyiratan pengalaman yang tidak benar.
Ketiga, klaim fiktif dan promosi produk haram hukumnya haram. Jika kreator menyatakan atau menyiratkan “sudah saya pakai, dan bagus” padahal belum, ia melakukan tadlīs dan jahālah yang diharamkan. Jika ia mempromosikan produk haram—rokok, minuman keras, platform judi, atau produk ribawi—komisinya menjadi ta‘āwun ‘alā al-ithm yang dilarang Al-Mā’idah: 2. Jika halal dan haram bercampur dalam satu penghasilan, kaidahnya: yang dimenangkan adalah yang haram.Kesimpulan
Affiliate marketing tanpa kurasi bukanlah praktik yang secara otomatis haram, tetapi ia mengandung risiko tadlīs dan jahālah yang serius jika dilakukan tanpa kejujuran.
Praktik spill tautan tanpa mengklaim pengalaman fiktif—secara apa adanya—berada dalam koridor ibāḥah. Adapun mengklaim atau menyiratkan pengalaman yang tidak benar atau mempromosikan produk haram adalah tadlīs dan ta‘āwun ‘alā al-ithm yang diharamkan.
Data empiris menunjukkan bahwa ekonomi afiliasi Indonesia sangat masif—90% konsumen pernah membeli melalui tautan afiliasi—tetapi regulasi masih lemah dalam menegakkan transparansi. Dalam kekosongan ini, tanggung jawab moral kreator menjadi semakin berat.
Mereka bukan sekadar perantara dagang; mereka adalah pemegang amanah kepercayaan audiens. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih: al-amānah dan aṣ-ṣidq adalah fondasi muamalah. Tanpa keduanya, komisi yang diperoleh hanyalah angka—bukan rezeki yang berkah.
Penghasilan dari afiliasi yang halal wajib dizakati 2,5% bila mencapai nisab, sebagaimana diatur dalam Fatwa Tarjih No. 03 Tahun 2026 tentang Zakat Aset dan Penghasilan Digital.
Rekomendasi dan Solusi
Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi:
- Bagi kreator afiliasi: Ungkapkan status afiliasi secara jujur. Jika belum menguji produk, katakan demikian—jangan menyiratkan pengalaman yang tidak ada. Pilih produk yang halal dan memiliki reputasi baik. Hindari promosi yang mengandung klaim berlebihan. Ingatlah bahwa amānah adalah fondasi rezeki yang berkah.
- Bagi konsumen: Jangan mengandalkan satu rekomendasi. Verifikasi informasi, baca ulasan, dan pertimbangkan sumbernya. Ketahui bahwa kreator mungkin menerima komisi. Bersikap kritis terhadap testimoni yang berlebihan, terutama jika tidak disertai bukti pengalaman langsung.
- Bagi platform afiliasi: Perkuat mekanisme transparansi—misalnya, wajibkan label “iklan” atau “afiliasi” pada setiap tautan yang dibagikan kreator. Kembangkan sistem verifikasi produk yang dipromosikan agar konsumen terlindungi dari produk haram atau berbahaya.
- Bagi pemerintah dan regulator: Perkuat penegakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 dan 9, dengan merumuskan standar teknis pengungkapan (disclosure) bagi kreator afiliasi. Etika Pariwara Indonesia perlu ditingkatkan dari self-regulation menjadi regulasi yang memiliki kekuatan hukum.
- Bagi akademisi dan peneliti: Terus kaji praktik affiliate marketing dengan pendekatan multidisipliner—fikih, hukum, ekonomi, dan komunikasi—sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih aplikatif dan berkeadilan. Penelitian lapangan tentang perilaku konsumen dan praktik kreator perlu diperluas untuk memperkaya pemahaman.
Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang mencerahkan: memuliakan skema afiliasi sebagai sarana rezeki yang halal, tetapi sekaligus menjaga agar skema itu tidak berubah menjadi sarana penipuan yang merugikan konsumen dan menghilangkan keberkahan.
(Dr. Aji Damanuri, M.E.I.)
